Jakarta, 18 Desember 2008 - Peran daerah tertinggal di Indonesia semakin instrumental dikancah dunia, dan untuk itu dalam rangka menghadapi isu kemiskinan dunia serta perubahan iklim delegasi KPDT yang dipimpin oleh Meneg PDT diundang oleh World Bank ke Washington beberapa waktu yang lalu dan berkesempatan memaparkan serta menjelaskan strategi pembangunan daerah tertinggal yang mendapat sambutan hangat oleh pejabat World Bank.
Bank Dunia yang meminta masukan Indonesia tentang bagaimana mengejar ketertinggalan suatu daerah dalam rangka mencapai visi MDGs karena sejak ditetapkannya MDGs diawal milenium ke-3 ini, negara-negara yang meratifikasi goal ini semakin tertantang dengan isu perubahan iklim.
Tujuan kolektif Millenium Development Goals adalah untuk mengurangi kemiskinan dunia hingga setengahnya pada tahun 2015, dan berbicara tentang kemiskinan baik dari sisi geografis, politis, sosial dan lingkungan, Indonesia adalah negeri yang tepat untuk dijadikan pilot project atau wilayah percontohan dunia karena hampir seluruh dinamika daerah tumbuh dan berkembang ada ditanah air.
Sesungguhnya amanah pembangunan kesejahteraan rakyat telah termaktub pada Pembukaan UUD 45 dimana esensi, prinsip dan pelaksanaan pembangunan nasional harus didasari oleh suatu adab yang berdasarkan budi luhur dan budi pekerti bangsa Indonesia. Selain itu UUD 45 juga telah dengan jelas menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan turut serta menjaga perdamaian dunia yang saat ini tidak lagi datang dari ancaman perang antar negara tetapi justru terhadap kehancuran lingkungan hidup akibat dari eksploitasi sumberdaya alam yang jauh melebihi kemampuannya meregenerasi. Oleh sebab itu, Meneg PDT menegaskan dihadapan pejabat Bank Dunia bahwa berbagai inisitiatif pengentasan kemiskinan baik harus berbasis pada pembangunan berkelanjutan ( uraikan desa model)
Namun yang terpenting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia adalah memaknai jatidiri bangsa ini yang majemuk dan beragam dengan beribu-ribu pulau di Indonesia yang sebagian besar belum terdiami bahkan masih banyak yang belum memiliki nama selain hanya kita sebut sebagai gugusan kepulauan. Oleh sebab itu maka Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dalam tupksinya memiliki program-program kesejahteraan yang berbasis pada kemajemukan bangsa Indonesia yang bertumpu pada modal sosial. Lebih lanjut Meneg PDT menjelaskan dihadapan Bank Dunia bahwa Kementerian yang dipimpinnya telah menetapkan 4 (empat) pilar pembangunan daerah tertinggal yang secara garis besar adalah pemberdayaan kapasitas masyarakat terutama yang sarat dengan kearifan lokal, nilai2 dan norma2 serta tradisi yang melekat pada wilayah tersebut. Inilah inti dari ketertarikan Bank Dunia dimana sebenarnya modal pembangunan Indonesia yang bukan saja khas tetapi juga sangat cocok adalah yang berorientasi pada jatidiri bangsa ini sendiri. Jatidiri ini disuburkan dan terus dikembangkan menjadi modal sosial yang diyakini akan berkelanjutan. Dari modal inilah maka berbagai kegiatan pembangunan ekonomi, infrastruktur, kesehatan, pendidikan serta fasilitas usaha kecil dan mikro dikembangkan.
Ukuran dan barometer berkembang dan tumbuhnya suatu daerah dimasa mendatang tidak cukup hanya diukur seperti neraca dagang yang berorientasi rugi laba moneter semata, tetapi juga harus ada neraca rugi laba sosial. Tidak ada gunanya pembangunan fisik yang megah dan modern jika tatanan nilai-nilai serta tradisi sosial yang ada pada masyarakat tersebut tergerus dan akhirnya punah. Belum lagi hancurnya keaneka ragaman hayati dan ekosistem pendukung lingkungan yang berkelanjutan yang nilainya tidak terhingga dan banyak yang tidak mungkin kembali seperti sediakala. Oleh karena itu maka masyarakat daerah tertinggal tidak boleh dikembangkan menuju daerah modern yang konsumtif dan individualistis, sebaliknya daerah tertinggal harus tetap menjaga aset utamanya yaitu social coherence & environmentally friendly.
Untuk mencapai semua cita-cita nasional dalam konteks mengembalikan kepemimpinan Indonesia dikancah dunia, tidak ada pilihan lain selain memanfaatkan potensi geografis Indonesia serta tatanan nilai masyarakatnya demi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat dan berkelanjutan”
Foto Lainnya >>
Kongres Rakyat Papua III Tetap Digelar
-
JAYAPURA –Ketua Panitia Pelaksana Kongres Papua III, Selpius Bobii,
didampingi beberapa tokoh adat dan tokoh pemuda Papua menyatakan kongres
Papua III teta...
12 tahun yang lalu
0 komentar:
Posting Komentar