TNI yang bertugas hanya mendapat uang makan perhari Rp 30 ribu dan BBM sesuai kebutuhan.
Kamis, 13 Agustus 2009, 10:50 WIB
Elin Yunita Kristanti
VIVAnews - Konflik tak pernah reda di areal tambang emas PT Freeport Indonesia, terutama di jalur Timika-Tembagapura yang dijuluki sebagai jalur maut. Bebagai dugaan mengemuka, dari kecemburuan sosial sampai perebutan lahan pengamanan yang melibatkan TNI.
Panglima Kodam 17 Cenderawasih, Mayor Jenderal AY Nasution mengatakan tudingan sejumlah pihak bahwa konflik di areal Freeport yang terjadi terus menerus adalah ulah dari TNI, yakni dalam rangka perebutan lahan pengamanan, merupakan fitnah besar.
"Lahan yang mana yang diperebutkan? Kok semua tudingan diarahkan ke TNI. Itu fitnah," kata dia di Jayapura, Kamis 13 Agustus 2009.
Dalam pengamanan Freeport dengan sandi satgas Amole, tambah dia, TNI diminta bantuan oleh Polri. Jumlah TNI yang melakukan pengamanan hanya sedikit, hanya 112 orang dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. "Sementara luas areal Freeport sangat luas dan berada di hutan, tentu tak seimbang," tambah dia.
TNI yang membantu, jelas dia, hanya mendapat uang makan perhari Rp 30 ribu. "Sedangkan BBM sesuai kebutuhan," tambah dia.
Pangdam juga membantah warga sipil yang pelaku penembakan adalah warga yang pernah dilatih TNI jadi milisi. "TNI selalu korban fitnah," lanjut dia.
Insiden penembakan oleh kelompok bersenjata sebelumnya terjadi di kawasan perusahaan pertambangan PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Papua, Sabtu pagi 11 Juli 2009. Serangan atas mobil dengan nomor seri LWB 01.2587 itu terjadi pada pukul 5.20 waktu setempat. Satu warga Australia, Drew Nicholas Grant (29) tewas dalam insiden tersebut.
Pada Minggu 12 Juli 2009 dikirim tim untuk melakukan olah TKP di mile 52 Tembagapura, Papua. Polri yang terdiri dari pasukan Brimob dan Densus 88, saat tiba di Mile 51 sekitar pukul 10.45 WIT, pasukan tersebut diserang kelompok tak dikenal dari arah kanan dan kiri jalan dengan senjata api. Iptu Adam Heri Gunawan terkena luka tembak di paha kiri dan AKP Anggun terkena serpihan pada jari tangan dan langsung dievakuasi ke RS Tembagapura.
Penembakan juga terjadi keesokan harinya, Minggu 12 Juli 2009, sasarannya konvoi logistik. Seorang petugas keamanan Freeport, Markus Rattealtewas tewas dalam kejadian tersebut. Pada Senin 13 Juli 2009, seorang anggota Provost Satuan Tugas Amole Polda Papua, Bripda Marson Freddy Patiteikoni ditemukan tewas di jurang.
Sembilan orang tersangka telah ditahan, termasuk dua karyawan Freeport. Namun, insiden penembakan belum juga berhenti.
Mengenai Saya
- ADMIN KOMUNITAS PANIAI
- KEBENARAN BISA DISALAHKAN TETAPI, TIDAK BISA DIKALAHKAN. BY ADMIN
BERITA DARI PAPUA
Category
Daftar Blog Saya
-
Kongres Rakyat Papua III Tetap Digelar - JAYAPURA –Ketua Panitia Pelaksana Kongres Papua III, Selpius Bobii, didampingi beberapa tokoh adat dan tokoh pemuda Papua menyatakan kongres Papua III teta...14 tahun yang lalu
-
TIDAK MENCAIRKAN DANA UNJIAN, SEKOLAH DASAR SE- KABUPATEN DOGIYAI MOGOK BELAJAR-MENGAJAR - Hari ini (19/5) di Dogiyai guru-guru mogok mengajar, hal ini diakibatkan karena pemerintah tidak mencairkan dana Ujian yang diselenggarakan beberapa waktu...15 tahun yang lalu
-
PAPUA MAU DIBAWA KEMANA - Oleh : ARKILAUS BAHO Gunung Nemangkawi di Timika sudah banyak lubang dan terowongan. Hasil emas, tembaga, perak dan uranium dibawa ke Amerika dan Indonesia...16 tahun yang lalu
-
Sosok Iis Rosita Dewi, Anggota DPR Istri Edhy Prabowo yang Ikut Ditangkap KPK - Iis Rosita Dewi, istri Menteri Edhy Prabowo, ikut ditangkap KPK sepulang dari Amerika Serikat. Ini sosok Iis Rosita Dewi yang merupakan anggota DPR.5 tahun yang lalu
-
Biar Anak-Anak dan Yang Lemah Datang Padaku? - Entah mengapa di masa prapaska, kasus-kasus pelecehan seksual di Gereja Amerika kembali mencuat. Kalau membaca beritanya (saya kutip di bawah), saya menj...15 tahun yang lalu
-
Penembakan Terjadi Lagi, 5 Karyawan Freeport Terluka - inggu, 16 Agustus 2009 | 14:52 WIB Laporan wartawan KOMPAS Aryo Wisanggeni G TIMIKA, KOMPAS.com — Penembakan kembali terjadi di areal PT Freeport Indonesia...17 tahun yang lalu
-
-
-
-
Menturut Anda Blog ini??
Live Traffic Feed
Pengikut Blosite
Minggu, Agustus 16, 2009
"TNI di Balik Konflik Freeport, Itu Fitnah"
Diposting oleh
ADMIN KOMUNITAS PANIAI
di
16.8.09
0
komentar
Label:komunitas paniai PAPUA
64 TAHUN NKRI, FREEPORT MERDEKA
OLEH: Arkilaus Arnesius Baho.
Detik-detik menjelang perayaan usia 64 tahun Negara Indonesia ini, terjadi masalah krusial bangsa yang terus dibiarkan. Terhitung sejak bulan Juli 2009 saja, orang tak dikenal berondong tembakan yang menewaskan karyawan PT.FI dalam areal investasi PT. Freeport Indonesia di Timika Tanah Papua sampai saat ini tanpa sebuah penyelesaian yang bermartabat oleh Bangsa Indonesia jelang HUT Nasional negara. Inilah bukti bahwa lingkaran keadilan bagi investasi diutamakan selama ini, terutama keberada Freeport di Papua lebih merdeka dibanding kemerdekaan Indonesia maupun kedaulatan rakyat Papua. Gunung dibor, lingkungan di cemari, rakyat di pindahkan dari habitat aslinya bahkan pulau Papua bagian barat ( Sorong-Maroke) dijual secara sistematik dalam rasio penentuan detik-detik integrasi Papua.
Jika dicermati, luas keseluruhan areal kontrak karya Freeport di Papua saja selama 39 tahun sudah memasuki 1 juta hektar lahan eksplorasi. Jumlah tersebut termasuk juga areal penambangan mineral dan batubara di seluruh Indonesia sampai tahun 2005 telah mencapai lebih dari 44 juta hektar atau mencapai 44% luas hutan Indonesia. Penting untuk diketahui bahwa sebagian besar lokasi kontrak mineral dan batubara umumnya berada di kawasan hutan. Luas area yang diserahkan pemerintah melalui skema kontrak tersebut mencapai 23% dari luas daratan Indonesia. Berdasarkan laporan Direktorat Mineral dan Batubara menyatakan bahwa sampai tahun 2005 terdapat 13 perusahaan tambang skala besar yang tengah berproduksi di Indonesia . Perusahaan tersebut bersifat padat modal yang hanya menyerap sedikit tenaga kerja sebagai operator untuk mengangkut material yang diolah menjadi konsentrat. Konsentrat tersebut diperoleh dengan cara memisahkan material yang bernilai ekonomis dari material yang tidak bernilai ekonomis.
HUT Negara Kesatuan Republik Indonesia 17 Agustus 2009 dirayakan dalam usianya yang ke enam puluh tahun. Refleksi yang paling mendesak adalah sudah kah kedaulatan Negara atas segala cengraman kepentingan politik dan Negara-negara kapitalisme lainnya?. Pidato Presiden dihadapan anggota DPR-RI di senayan city ( Jumat 14 Agustus 2009 ) sudah beralu. Agenda pemerintahan kedepan tergambar pula dalam pidato tanpa teks Bapak Presiden. Yang menarik adalah dalam pidato kepala Negara mengaku bahwa Indonesia adalah satu dari Negara-negara asean yang mampu bertahan bahkan sebagai penyuplai bagi stabilnya krisis ekonomi dunia akhir-akhir ini.
Indonesia adalah salah satu Negara penghidupan ekonomi bagi penduduk Amerika Serikat yang nota bene harus hidup dalam lilitan pajak Negara. Sistem politik dan ekonomi Amerika yang sudah kuat dalam tatanan roh kapitalisme, mangakibatkan suhu politik Negara adidaya tersebut harus mempertahankan negaranya dengan anggaran pajak yang diterapkan oleh pemerintahan terhadap penduduk AS maupun ekspansionisme kepentingan ekonomi ke Negara-negara lainnya, benua Asia khususnya Indonesia merupakan Negara paling banyak menjual asset kekayaan kepada Negara-negara Kapital termasuk AS.
Koalisi Anti Utang “ KAU” lembaga advokasi utang Negara dalam rilisnya “ Empat Puluh Tahun Merdeka, Enam puluh tahun dijajah Utang “ ( baca: www.kau.or.id ) sangat menakjubkan bahwa Sejak 60 tahun lalu (1949 – 2009), Indonesia terus dijajah oleh utang. Dalam perjanjian Konfrensi Meja Bundar (1949), Belanda mewariskan utang sebesar US$ 4 miliar dolar sebagai syarat kemerdekaan republik. Padahal utang tersebut digunakan untuk memerangi rakyat Indonesia dan menguras kekayaan alam. Sampai tahun 2005, Koalisi Anti Utang (KAU) mencatat, total komitmen utang luar negeri yang sudah dicairkan jumlahnya mencapai US$ 162,3 miliar (sekitar Rp1.600 triliun).
Ibarat tak ada atruan bagi pengelolaan Negara yang berdaulat, utang Negara yang begitu bertambah tidak mampu di tanggulangi Negara dari hasil pelimpahan investasi dalam negeri. Freeport di Papua saja, setiap hari punya nilai produksi 27 juta dollar AS, dan beroperasi hingga tahun 2041. Freeport punya penghasilan saja sudah demikian belum lagi perusahaan asing lainnya dari total 80 persen asset asing dalam Indonesia.
Logika ekonomi dan politik sebuah kekuasaan Negara berdaulat bila digadaikan, kita tunggu kapan saja dan dimanapun kemauan pemodal yang telah merdeka dalam NKRI untuk ambil alih Negara. Ya, negara ini sudah tidak berdaulat bahkan telah dijual secara sistematik kepada Negara lain melalui pinjaman dan penanaman modal asing. Untuk mengatasi krisis dengan utang baru yang di tulis Salamudin Daeng dari Institute For Global Justice ( IGJ ) halaman 128-global justice update edisi 2 juni 2009, bahwa tambahan utang baru bagi Indonesia terutama disaat krisis global semakin memperparah kondisi masyarakat Indonesia. Negara Indonesia tidak akan mampu menyediakan sendiri dana pembangunan dan bahkan jaminan sosial bagi rakyatnya, karena dananya telah habis dibayarkan untuk cicilan pokok dan bunga utang laur negeri.
Sudah begitu pasrahnya pemerintah terhadap utang, berondongan Dominasi investasi usaha asing tak bisa dibendung lagi. Kemerdekaan investasi hari ini sebagai wujud dari pelatakan dasar utama modal raksasa yang lahir dari pemasukan PT. Freeport kedalam bingkai Indonesia melalui instrumen hukum UU PMA. Freeport buka jalan bagi kemerdekaan investasi. Walaupun saat ini perayaan HUT 64 tahun berdirinya Negara Indonesia, rubuh sudah dengan dinamika dominasi kemerdekaan neoliberalisme. Tak mampu di atasi, fakta-fakta diatas, mengharuskan pemerintah terus bersemangat menerima investor kedalam Indonesia demi pembayaran utang Negara. Investasi di Papua seperti Feeport yang sudah lama dan grup pemodal seperti Binladen Grup, Jepang dan Cina, Inggris, yakinlah hanya untuk kepentingan pelunasan utang Negara dan bukan untuk kemakmuran dan keadilan rakyat Papua.
Keadilan ekologis, pemenuhan HAM, demokrasi sejati tidak bisa diharapkan dapat dipenuhi bagi Negara dalam ruang kemerdekaan imperialisme hari ini. Faktanya, pemenuhan Ekologis, HAM dan demokrasi mati suri akibat hegemoni pemodal. Negara menyelenggarakan ekonomi nasional dalam kekangan ( berondong ) kapitalis kemudian menghalalkan semua kerusakan lingkungan, menghalalkan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan demokrasi demi kelangusungan penanaman modal dalam negeri. Sudah begitu, jargon Otonomi Khusus Papua pun di-berondong bagi pemenuhan kekuatan modal internasional sejati. Hanya butuh kekuatan politik pemberani dengan menyingkirkan rezim neoliberal dalam kekuasaan Indonesia maupun Papua, mem-berondong Freeport sebagai akar masalah penjajahan kekayaan alam, demi sebuah proteksi kedaulatan rakyat Indonesia dan Papua khususnya untuk pemenuhan bagi keadilan ekologis, penegakan HAM dan pemenuhan ekonomi menjadi satu benteng kemerdekaan. Selamat HUT RI yang Ke 64.
Foto diatas adalah penyerangan Militer terhadap pendukung Bupati Wamena David Hubi yang hendak meghadang aparat ketika penangkapan Bupati terkait kasus Korpsi, Wamena 2004.
Diposting oleh
ADMIN KOMUNITAS PANIAI
di
16.8.09
0
komentar
Label:komunitas paniai PAPUA
LETTER FROM INTERNATIONAL LAWYERS FOR WEST PAPUA TO PRESIDENT REPUBLIK OF INDONESIA

STATEMENTS
By ILWP
INTERNATIONAL LAWYER FOR WEST PAPUA
http://www.ilwp.org/
P.O. Box 656, Oxford, OX3 3AP England, U.K. Tel+441865728412
secretariat@ilwp.org
Mr. Susilo Bambang Yudoyono
President
Republic of Indonesia
Presidential Palace
Jl. Medan Merdeka Utara
Jakarta Pusat 10010
INDONESIA
Tel: + 62 21 3845627 ext 1003
Fax: + 62 21 231 41 38, 345 2685, 345 7782
Email: presiden@ri.go.id
STATEMENT: INTERNATIONAL LAWYERS FOR WEST PAPUA
The International Lawyers for West Papua are deeply concerned at the arrests, detention and apparent torture of West Papuans by the Indonesian Government.
By its actions the Indonesian Government is once more violating international law, specifically the fundamental human rights guaranteed by international law.
Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights states that:
1.Everyone shall have the right to hold opinions without interference.
2.Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.
3. The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary:
(a) For respect of the rights or reputations of others;
(b) For the protection of national security or of public order (order public), or of public health or morals.
Freedom of expression covers the right to voice support for
organisations such as the International Lawyers for West Papua, which is dedicated to upholding the rule of international law through peaceful means. General Comment 10 emphasises that any restriction on the exercise of freedom of expression must be provided by law, must be
“necessary,” and must not put the right itself in jeopardy.
Indonesia acceded to the Covenant on Civil and Political Rights in February 2006 and is therefore legally bound to allow West Papuans to express their views peacefully.
Article 21 of the Covenant on Civil and Political Rights guarantees the right to peaceful assembly and therefore protects the right of West Papuans to demonstrate peacefully in support of their views. Indonesia
is in breach of this obligation by arresting and detaining demonstrators.
Freedom of expression and freedom of assembly are the basic freedoms of a democratic country. We are very concerned about the fifteen people on trial in Nabire and the three-year sentence imposed on Buchtar Tabuni for peaceful demonstrations.
We are also deeply concerned about the reports of torture of political prisoners. Torture is a crime against humanity and is prohibited by international law in all circumstances.
We therefore respectfully request the Indonesian Government to
- Release immediately all political prisoners;
- Take immediate steps to ensure that all West Papuans are able to exercise their fundamental human rights under international law without reprisals, fear or threats;
- Permit a credible international organisation to conduct an independent enquiry into the allegations of torture.
There can be no peace in the world unless all states, including Indonesia, respect the inherent dignity of mankind and actively protect the fundamental human rights and freedoms guaranteed by international law.
1.Charles Foster Barrister & International Lawyers for West Papua.
2.Melinda Janki International Human Rights Lawyer, Attorney-at-Law Guyana & International Lawyers for West Papua
3.Nigel Hughes Attorney-at-law Guyana
4.Gino Persaud Attorney-at-law Guyana
Secretariat
International Lawyer for West Papua
http://www.ilwp.org/
==========================
;
Diposting oleh
ADMIN KOMUNITAS PANIAI
di
16.8.09
0
komentar
Label:komunitas paniai PAPUA
Sabtu, Juli 04, 2009
Kontak Senjata di Yapenwaropen, Satu OPM Ditangkap Polisi

JAKARTA, KOMPAS— Pada Kamis (2/7), telah terjadi kontak senjata antara Polri dan anggota Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN OPM) di Yapen Waropen, Papua. Satu orang anggota TPN OPM terluka dan satu orang tertangkap oleh Polri.
"Alhamdulillah, kemarin ada kontak senjata di Yapen Waropen, Desa Poiway. Berhasil ditangkap satu anggota kelompoknya si Eric Manitori," ujar Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (3/7). Satu orang yang tertangkap itu bernama Natanael (27) yang beralamat di Korongbobi, Serui.
Bersama Natanael, Polri juga mengamankan sejumlah barang bukti. Barang bukti itu berupa empat senjata laras panjang rakitan, satu pelontar granat rakit, sebuah pistol rakit, empat sangkur, satu badik, tujuh pisau tulang beracun, delapan amunisi SS1, LE dan moser masing-masing tiga butir, dua butir revolver, tiga buah bendera bintang kejora, 14 ikat kepala jimat warna merah, dan lima berwarna hitam.
Selain itu, Polisi juga menyita tujuh seragam loreng OPM, bahan makanan sagu, 203 lembar kartu tanda anggota TPN OPM, dokumen rencana penyerangan bandara Kapeso, 17 busur dan 144 anak panah 144 serta sebilah bambu runcing. Ada juga 16 kalung jimat, sembilan kalung salib, lima batu jimat, lima taring babi, sebuah ransel militer, tujuh Al kitab, dan foto lima lembar.
Sementara itu, anggota TPN OPM yang terluka dibawa kabur rekannya. Kapolri berencana menggelar operasi kepolisian untuk menciptakan kedamaian di wilayah tersebut. "Mudah-mudahan, insya Allah, ke depan kita akan gelar operasi kepolisian agar anggota kita dan masyarakat tenteram di sana," tuturnya.
Diposting oleh
ADMIN KOMUNITAS PANIAI
di
4.7.09
0
komentar
Label:komunitas paniai PAPUA
Rabu, Mei 06, 2009
Man died after being shot by Jayapura police

gus Ohee, a resident of Harapan village, Jayapura regency, Papua, who was shot by local police during an attempted arrest, died in Sentani hospital on Wednesday morning.
Agus was reportedly shot at around 5 a.m. local time (3 a.m Jakarta time) on Wednesday and was taken to the hospital, where he was pronounced dead at around 6 a.m..
Jayapura Police chief Adj. Sr. Comr. Mathius Fakhiri told Antara news agency said the incident occurred when local police attempted to arrest a local resident Salmon Ohee, who was drunk and was blocking a main road.
Agus, who was trying to stop the police officers, attacked one of the officer with a bayonet blade. An officer later fired a shot at his leg.
Following the incident, local residents are still blocking the road, which is the only access to Sentani Airport, with stones and logs.
Hundreds of passengers missed their flight, after failing to go through the blockade.
At the time of writing, local police are still making persuasion efforts to open the blockade.
Diposting oleh
ADMIN KOMUNITAS PANIAI
di
6.5.09
0
komentar
Label:komunitas paniai PAPUA
Selasa, Mei 05, 2009
Bintang Kejora Berkibar Lagi di Papua
Bendera separatis itu dikibarkan di atas pohon. "Baru sore hari diketahui."![]()
VIVAnews - Separatisme masih mengancam Papua. Indikasinya, bendera bintang kejora yang merupakan lambang organisasi Papua Merdeka (OPM) berkibar di Desa Wana Kombi, Kabupaten Yapen Waropen, Serui Papua, Senin 4 Mei 2009.
Kepala Kepolisian Daerah Papua, Inspektur Jenderal Bagus Ekodanto mengatakan bendera separatis itu dikibarkan di atas pohon. "Baru sore hari diketahui setelah warga melapor," kata Kapolda, Selasa 5 Mei 2009.
Ditambahkan dia, belum diketahui kelompok mana yang mengibarkan bendera tersebut. Polisi sedang menyelidiki pelaku pengibaran.
Secara terpisah, Kepala Kepolisian Resor Yapen Waropen, Ajun Komisaris Besar Iwan Setiawan mengatakan polisi telah menyita bendera. Polisi juga sedang memburu para pelaku pengibaran bintang kejora.
"Jarak antara kampung Wana Kombi tempat
Jarak antara kampung Wana Kombi tempat pengibaran bendera dengan markas polres ditempuh dalam waktu 2 jam perjalanan dengan kapal dan 1,5 jam jalur darat," kata dia ketika dihubungi Selasa siang.
Sebelumnya, Pengadilan Negeri Fakfak menjatuhi vonis 1 tahun 6 bulan penjara kepada para tersangka kasus makar dan pengibaran bendera Bintang Kejora di Gedung Papera Jalan Kartini Fakfak, pada 19 Juli 2008.
Para terdakwa yakni Viktor Tuturop, Benediktus Tuturop, Telis Piahar, dan Tomas Nimbitkkendik dijerat dengan pasal makar yakni Pasal 106, Jo Pasal 107, dan Jo Pasal 110 KUHP.
Diposting oleh
ADMIN KOMUNITAS PANIAI
di
5.5.09
0
komentar
Label:komunitas paniai PAPUA
Gubernur: Integrasi Papua ke NKRI Sudah Final

WAMENA -Puncak peringatan kembalinya Papua ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dilaksanakan di Monumen Pepera Wamena, Jumat (1/5) dan dihadiri Muspida di lingkungan Pemkab Jayawijaya, veteran, TNI/Polri, Tomas, Todat, Toga, organisasi pemuda dan mahasiswa.
Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH dalam sambutannya yang dibacakan Asisten II Setda Jayawijaya, Gad P Tabuni mengatakan, peringatan hari kembalinya Papua ke pangkuan NKRI mempunyai arti penting khususnya bagi pendidikan politik dan perluasan bagi bangsa Indonesia.
Peringatan tersebut telah terjadi peristiwa sejarah penting bagi rakyat Papua yaitu proses integrasi Papua ke dalam pangkuan NKRI melalui cara dan prosedur yang sah dan demokrasitis serta sudah diterima oleh masyarakat internasional.
Dikatakan, sehubungan dengan peringatan ini adalah sangat penting bahwa perlu melihat kembali segala pembangunan yang telah dilaksanakan sejak integrasi itu. "Dengan segala keterbatasan, kita telah melangkah maju mengukir segala hasil pembangunan hingga sampai era pembangunan yang harus dilaksanakan dalam kerangka UU Otsus,"tandasnya.
Meski Otsus sudah ada, tapi masih banyak masyarakat Papua yang miskin dan tidak dapat menolong dirinya sendiri di atas harta kekayaan mereka sendiri, oleh karena itu, di era kepeminpinannya, ada berbagai konsep besar yang telah digariskan untuk dilaksanakan yaitu dengan Respek yang sudah memasuki tahun ketiga.
Selaku Gubernur, pihaknya mengajak semua komponen masyarakat di Tanah Papua untuk menghilangkan perbedaan persepsi tentang persoalan intergrasi Papua ke dalam NKRI karena keberadaan Papua dalam wadah NKRI sudah final sesuai revolusi PBB No 2504 yang menyatakan Irian Barat (Papua) merupakan bagian integral dari NKRI.
Peringatan Kembali Papua ke NKRI juga diperingatai di merauke dalam bentuk upacara dengan inspektur upacara Wakil Bupati Merauke Drs Waryoto, M.Si.
Dalam sambutannya, Wabup Waryoto lebih banyak menjelaskan sejarah bagaimana Papua bisa bergabung kembali ke pangkuan NKRI. Yang menurutnya, pada tahun1945, beberapa tokoh pergerakan dari Jawa diasingkan oleh Belanda ke Irian Barat dan mereka berhasil melarikan diri ke Australia dan Pemerintah Australia mengembalikan mereka ke Indonesia karena adanya kesepakatan antara Australia dan Belanda sehingga mereka memanfaatkan kesepakatan tersebut untuk membentuk organisasi anti Belanda yang disebut organisasi Bawah Tanah ikut Republik Indonesia anti Nederland.
SUMBER CENDERAWASIHPOS
Diposting oleh
ADMIN KOMUNITAS PANIAI
di
5.5.09
1 komentar
Label:komunitas paniai PAPUA
Jumat, Mei 01, 2009
Danyon 751/BS Dicopot

SENTANI(PAPOS) -Tindakan prajurit kompi E Batalyon Infantri Yonif 751/BS, yang mengamuk di markas mereka di kawasan Jalan Raya Kemiri Sentani, Rabu (29/4) lalu, mendapat perhatian serius dari markas TNI AD di Jakarta. Tak tanggung-tanggung Kepala Staf TNI-AD Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo, tiba di Jayapura, Kamis (30/4) kemarin.
Dari kunjungan mendadak itu, Jenderal berbintang empat itu langsung mencopot tiga jabatan penting di markas militer tersebut. Mereka adalah, Letkol Inf Lambok Sihotang (Danyon), Kolonel Inf Raimon Fower Simanjuntak (Wandayon) dan Lettu Inf Marudud Simbolong (Pasi Intel), dari jabatannya.
Agustadi dalam kunjuganya kerjanya mengatakan, pihaknya telah mengambil langkah pemeriksaan atas kasus ini baik unsur pimpinan maupun anggota, selain konsolidasi internal, memperbaiki kerusakan, dan menjawab tuntutan prajurit disesuiakan dengan kemampuan. Sementara menurut Kasad, keluhan lain seperti Koporlap yang sedang dalam perjalanan dilaut, penyediaan perumahan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan anggaran. “Kami akan melengkapi semua kebutuhan prajurit, tetapi akan sesuaikan dengan dana yang ada,” ujarnya.
Untuk sementara, tegas Kasad, hingga kini belum ada tersangka dalam kasus tersebut. Dihadapan wartawan dari berbagai media baik cetak maupun elektronik, Kasad yang didampingi Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI A.Y Nasution menegaskan dalam kasus tersebut tidak ada korban seperti yang diberitakan sejumlah media.
"Saya mohon wartawan jangan menambah-nambahin berita yang tidak benar termasuk dengan pemberitaan yang menyebutkan anggota membongkar gudang senjata," tegas Kasad seraya mengaku pemberitaan yang ditambah itu membuat masyarakat bertambah resah.
Kasad yang tiba di Jayapura dengan menggunakan pesawat komersial (GIA) itu mengaku, sebelumnya di ruang VIP Bandara Sentani telah mendapat penjelasan dari Pangdam XVII/Trikora Mayjen TNI A.Y Nasution. Jenderal Agustadi tiba di Jayapura sekitar pukul 09.30 WIT dan disambut oleh AY Nasution dan Wakapolda Papua Brigjen Pol Riadi Koni. Namun, pertemuan Pangdam dengan Kasad itu berlangsung tertutup.
Berbagai masukan yang disampaikan prajurit itu, aku Kasad, tidak dapat langsung terpenuhi karena keterbatasan dana yang diterima, namun diupayakan secara bertahap. Sementara itu, tentang keinginan ditingkatkannya pendapatan prajurit, dengan tegas Kasad mengatakan itu tergantung kebijakan pemerintah.
“Khusus untuk prajurit yang bertugas di Papua, pemerintah sudah menambah dengan memberi tunjangan kemahalan,” tegas Kasad seraya menambahkan bahwa dirinya juga pernah menikmati saat bertugas di Papua sebagai Kasdam XVII Trikora saat itu.
Sekedar diketahui, setelah melakukan tatap muka dengan prajurit Yonif 751/BS, Kasad langsung terbang mengunakan helly copter dari Sentani menuju Kompi E yang bertugas di Kerom untuk melihat secara langsung prajurit dilapangan.
PANGLIMA MINTA MAAF
Sementara di Jakarta, panglima TNI Jendral Djoko Santoso meminta maaf kepada masyarakat dan media massa yang terganggu akibat insiden di markas Bataliyon Infanteri (Yonif) 751/Berdiri Sendiri, Sentani Senin (29/4) lalu. "Kondisi disana sudah terkendali. Saya menyesalkan kejadian itu dan meminta maaf kepada masyarakat di Sentani yang terganggu kenyamanannya dan rekan-rekan media massa yang terusik keamanannya," kata Panglima usai menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Kamis (30/4) kemarin.
Diposting oleh
ADMIN KOMUNITAS PANIAI
di
1.5.09
0
komentar
Label:komunitas paniai PAPUA
Jumat, Maret 13, 2009
MPB Serukan Tahanan Politik Dibebaskan
JAYAPURA (PAPOS)- Masyarakat Papua Barat (MPB) menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk melepaskan semua narapidana politik Papua Barat dari seluruh pusat-pusat tahanan di Papua Barat dan di Jakarta. Sebab tidak ada alasan untuk menahannya karena mereka adalah masyarakat pribumi Papua Barat yang sedang mencari kebebasan dan kebenaran hak politik. Demikian disampaikan Presiden Eksekutif Otoritas Nasional Papua Barat, Edison Waromi, SH pada saat pendeklarasian hari bebas berbicara dihalaman Universitas Cenderawasi Jayapura, Kamis (12/3). ‘’Kami masyarakat Papua Barat menyatakan Hari Bebas Berbicara,’’ imbuhnya seraya menambahkan bahwa kebebasan berbicara telah dijamin dalam pasal 28 Undang-undang dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, Deklarasi Universitas Hak-Hak Asasi Manusia (945), konverensi hak-hak politik dan sipil internasional (1966) yang disahkan di Indonesia tahun 2005, dan deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat pribumi (September) yang disahkan di Indonesia Oktober 2007.
Adapun narapidana politik Papua Barat yang masih didalam tahanan diantaranya Philip Karma, Yusak Pakage, Buktar Tabuni, Saby Sablom dan lainnya yang ditahan di lembaga permasyarakatan Abepura. Selain itu, Jack Wanggai dan 10 rekannya dipenjara kampung Ambon, Manakwari dan Simon Teturop dan kawan-kawannya dipenjarakan di Fakfak.
Sebagai Presiden Eksekutif Otoritas Nasional Papua Barat pemerintah sementara di Papua Barat mendeklarasikan masyarakat Melanesia Papua Barat sedang mengembangkan dan mengorganisir masa depan Papua tanpa campur tangan Pemerintah Republik Indonesia.
Sementara sekretaris transisi Marielem Manggapro menyatakan atas nama pemerintah Papua Barat adalah pemerintah transisi yang dibentuk untuk memenuhi penyelesaian Papua Barat untuk menentukan nasibnya sendiri yang dibutuhkan oleh masyarakat internasional. ‘’Sejarah menyatakan kepada kami semua bangsa Papua memiliki tanah Papua ini, sejarah membuktikan melalui saudara-saudara kami atau orang tua kami dengan keterbatasan kemampuan mereka berjuang untuk membebaskan kami dari pemerintah inverialis Indonesia,’’ ujarnya.
Lebih lanjut dikatakannya, pihaknya mengalami tantangan atau hambatan luar biasa dari akademisi atau intelektual untuk menyelesaiakan masalah Papua harus diselesaikan secara bermartabat. Untuk itu, pihaknya berusaha untuk membawah persoalan Papua dapat diselesaikan melalui mekanisme yang diakui secara internasional. ‘’Untuk memenuhi syarat-syarat itu maka pemerintah nasional Papua Barat lahir dijadikan lembaga politik untuk mengantarkan masalah Papua ke PBB melalui komisi depaluisasi dan kami sudah menyiapkan segala sesuatunya,’’ tandasnya. (cr-47)
Diposting oleh
ADMIN KOMUNITAS PANIAI
di
13.3.09
0
komentar
Label:komunitas paniai PAPUA
Wagub Geram Aksi OPM

jAYAPURA (PAPOS)- Kelompok separatis bersenjata (TPN/OPM) yang beroperasi di wilayah Kabupaten Puncak Jaya terus menunjukkan kekuatannya dengan menembak warga sipil, menewaskan dua tukang ojek dan dua warga lainnya, membuat Wakil Gubernur Papua, Alex Hesegem SE, geram (marah-red).
Oleh sebab itu, Wagub mendesak aparat keamanan di Papua khususnya di Kabupaten Puncak Jaya menangkap pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. “saya minta kepada seluruh aparat keamanan, cari dan tangkap pelaku untuk mempertanggungjawab apa yang telah dilakukan kepada rakyat sipil,’’ tegas Wagub ketika ditemui Rabu, (11/03) pada penutupan Musayawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) KONI Provinsi Papua di Sasana Krida, Kantor Gubernur DOK II Jayapura.
Dikatakannya, di negara ini tidak ada yang bermain-main dengan hukum, serta menghilangkan nyawa orang lain begitu saja, karena tidak ada di mata tuhan. “Untuk itu, pelaku harus ditangkap. Tegasnya
Wagub mengharapkan TNI/Polri bisa saling koordinasi dan kerja ekstra keras untuk melokalisir tempat pelaku berada, karena jangan sampai bereka bergabung dengan masyarakat dan bisa berakibat fatal, dimana masyarakat yang tidak berdosa menjadi korban.
Wagub juga menghimbau kepada Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya untuk melayani lebih dekat dengan rakyat di Puncak Jaya. “Saya kira mereka juga harus berdialog dengan masyarakatnya, jadi sebaiknya pro aktif dengan rakyat di sana,’’ tutur Wagub.
Terkait dengan distribusi logistik Pemilu dan Pemilu Legislatif 9 April mendatang yang tinggal hitungan minggu ini, Wagub mengatakan bahwa, kalau ada pihak-pihak yang mengganggu, aparat keamanan harus bertindak tegas untuk menjaga wilayah Puncak Jaya tetap kondusif.
Sehingga agenda nasional bisa berjalan sesuai rencana, karena kalau gagal di Kabupaten Puncak Jaya, maka Pemda setempat juga yang rugi. Soalnya seluruh program pembangunan akan terganggu dengan tidak terpilihnya anggota legislative.
Oleh karena itu, sebagai Wakil Gubernur mewakilih seluruh rakyat Papua, saya minta kepada kelompok pengacau di Kabupaten Puncak Jaya untuk hentikan seluruh gerakan yang bisa menghambat pembangunan di Papua, khusunya di daerah Puncak Jaya.
Diketahui juga bahwa selamtiga bulan terakhir ini, kelompok bersenjata tersebut sudah beberapa kali terjadi kasus di Kabupaten Puncak Jaya tersebut. Awalnya dari penyerangan Pos Polisi di Tingginambut, penghadangan anggota polisi hingga berhasil melumpuhkan seorang anggota kelompok tersebut bernama Yendenak Wenda, pencabutan dan pembakaran bendera merah putih dan terakhir adalah penghadangan dan penembakan terhadap 4 warga sipil yang menewaskan dua tukang ojek.(islami)
Diposting oleh
ADMIN KOMUNITAS PANIAI
di
13.3.09
0
komentar
Label:komunitas paniai PAPUA
Sabtu, Februari 07, 2009
Pengacara Bucthar Konfirmasi Kalapas
Jayapura (PAPOS) –Setelah bertemu Kapolda Papua Irje Pol Bagus Ekodanto, tim Pengacara Bucthar Tabuni dan beberapa LSM, kembali bertemu dengan Kalapas Klas II A Abepura, Jumat (6/1) kemarin. Kalapas Klas II Abepura Anthonius Ayorbaba SH M.Si, saat dikonfirmasikan Papua Pos di ruang kerjanya, Jumat (6/1) kemarin, membenarkan pihaknya baru saja
menerima kunjungan tim Pengacara Bucthar Tabuni dan beberapa LSM.
Pertemuan sekitar setengah jam itu terkait pemindahan tahanan politik Bucthar Tabuni dan lima Nara Pidana Politik lainnya ke tahanan Polda Papua.”Hanya sebatas koordinasi saja,”katanya usai pertemuan.
Tidak banyak yang dapat dikorek keterangan dari Kalapas mengenai santernya isu bahwa Bucthar Tabuni akan dipindahkan ke luar.”Issu itu, tidak jelas. Bucthar mau dipindahkan ke luar kemana, oleh siapa, dan tidak tahu siapa yang menyebarkan issu tersebut,”tegas Anthonius.
Namun jelas selaku Kalapas dirinya tidak punya kewenangan untuk pemindahkan apakah itu tahanan ataupun nara pidana ke luar.” Saya tidak punya kewenangan untuk itu,”tandas Kalapas.
Ketua Tim kuasa hukum kasus makar Bucthar Tabuni dan Sebi Sembom Piter Ell SH yang dihubungi Papua Pos tadi malam (6/1) menjelaskan, pertemuan pihaknya dengan Kalapas untuk mengetahui duduk permasalahan sebenarnya pemindahan tahanan Bucthar Tabuni ke Polda Papua.
“Kami menanyakan alasan pemindahan,”kata Piter Ell melalui telepon selulernya.
Pemindahan tahanan Bucthar ke tahanan di Mapolda membuat Piter Ell merasa kuatir. Soalnya semasa masih menjadi tahanan penyidikan Bucthar mendapat perlakuan yang tidak menyenaknya.
Selain itu, ada isu bahwa Bucthar akan di bawa ke luar. “Alasan selama ini tidak jelas, jadi kami konfimasi,”ujar Piter Ell.
Diposting oleh
ADMIN KOMUNITAS PANIAI
di
7.2.09
0
komentar
Label:komunitas paniai PAPUA
KPU Provinsi Papua “Tidak Becus”
AYAPURA (PAPOS)- Kembali kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua dipertanyakan. Pasalnya, aspirasi masyarakat Paniai yang dialamatkan ke KPU Papua agar melakukan pemeriksaan terhadap tiga orang oknum anggota KPUD Paniai yang terlibat dalam kepengurusan partai, hingga kini tidak ditindaklanjuti. Hal itu disampaikan Ketua Tim kerja pencinta demokrasi yang bersih, jujur dan adil Kabupaten Paniai, Manakim Mote di redaksi Papua Pos, Jumat (6/2) kemarin.
Menurutnya, berdasarkan laporan masyarakat yang diajukan kepada KPU Provinsi Papua sejak 27 Juni 2008 lalu, agar KPU Papua segera melakukan PAW terhadap ketiga anggota KPUD Paniai tersebut, berdasarkan laporan yang diajukan.
Dimana, hal itu juga telah mendapat tanggapan dari KPU Pusat melalui surat yang bersifat rahasia kepada KPU Provinsi Papua tertanggal 11 juli 2008 dengan nomor surat 2373/15/VII/2008, kini telah ditentutakan batas waktu penyelesaianya oleh KPU Pusat, namun hal itu tidak diselesaikan oleh KPU Provinsi Papua.
“Kenapa bisa terjadi demikian, ada apa dibalik ini,” ujar Manakim Mote.
Menurut Manakim yang didampingi dua orang rekanya menjelaskan, peran KPU Provinsi Papua sangat tidak jelas, pasalnya masalah tersebut sudah diajukan kepada KPU pusat, Panwaslu Papua, kepada dewan kehormatan KPU Provinsi Papua dan kepada Ketua KPU Provinsi Papua melalui surat resmi, namun belum dapat diselesaikan.
Konon, masalah oknum anggota KPU Paniai yang terlibat didalam partai politik sudah diajukan sebelum 2 anggota KPU Provinsi Papua yakni, Zadrak Nawipa S,Sos dan Irianto Jakobus diajukan.
Meskipun begitu, hingga kini belum juga dilakukan proses hukum sesuai dengan UU nomor 22 tahun 2008, tentang penyelengraan Pemilu.
“Kami minta KPU Provinsi Papua, secara bijaksana selesaikan masalah ini, jika tidak kami proses hukum saja,” tegas Menakim.
Diposting oleh
ADMIN KOMUNITAS PANIAI
di
7.2.09
0
komentar
Label:komunitas paniai PAPUA
Jumat, Januari 16, 2009
KEBUDAYAAN DAN BAHASA MERUPAKAN IDENTITAS SUATU BANGSA

KEBUDAYAAN DAN BAHASA MERUPAKAN IDENTITAS SUATU BANGSA
Ditulis Watage Gobai
Dunia merupakan salah satu karia Tuhan YME, yang sangat mulia yang mana didalamnya dihuni oleh makluk hidup baik itu tumbuh-tunbuhan (tanaman), hewan, dan manusia serta daratan dan lautan yang terhampar luas diatasnya. Dari ketiga makluk hidup ini yang meiliki kesempurnaan yaitu manusia yang mana padanya diberikan alam pemikiran yang sempurna oleh Sang Pencipta dengan tujuan agar baginya yang memerintah akan segala mahluk hidup lainya yang bermukim di dataran bumi itu.
Manusia yang diciptakan-Nya pun mamiliki beberapa ciri khas yang berbeda-beda pula. Secara garis besar perbedaan tersebut terdapat pada warna kulit atau yang disebut Ras, Budaya, dan Bahasa.
Ras adalah suku bangsa/kaum golongan/warna kulit dari orang (manusia) yang berfungsi sebagai alat yang dapat membedakan antara orang satu dan orang lain. Budaya adalah hasil ciptaan dan karya manusia yang bersifat keindahan peradaban. Bahasa adalah sistim lambing bunyi yang arbiter, yang biasanya digunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Di dunia ada beberapa ras yang di hitung secara garis besar yaitu; ras mogoloid, negroit, kaukosoit, yang berada diatas permukaan bumi ini, dan didalamnya terdapat berribu-ribu suku bangsa, budaya, dan bahasa yang sangat beranekaragam.Melalui ketiga unsur diatas ini yaitu Ras,Budaya, dan Bahasa merupakan alat yang dapat berfungsi untuk membedakan satu orang dengan orang lain sehingga ketiganya bersifat era dan tidak dapat dipisahkan. Sehingga orang aborigin di Australia, orang Indian di Amerika, orang madura jawa batak minangkabau di Indonesia, orang mandarin di kawasan asia, orang malanesia dikawasan timur yaitu papua, ambon, timor, Solomon, Vanuatu akan menyatakan dirinya masing-masing adalah orang asli disitu dan mempunyai budaya, bahasa yang sama maka dari situlah akan tampak identitas diri seseorang dan dari mana ia berasal. Contohnya papua;
Papua merupakan suatu daerah yang amat luas daratanya dibanding lautan, apabila dibandingkan dengan pulau jawa maka 4 kali lebarnya pulau jawa, didalamnya terdapat 312 suku yang bermukim di daratan tersebut. Secara topografi suku-suku di daerah papua tersebut terbagi dalam dua wilayah besar yaitu suku-suku di pesisir atau yang sering disebut pantai, dan suku-suku pingiran lereng pengunugan atau yang sering disebut pedalaman. Dari keseluruhan suku-suku yang telah disebutkan diatas memiliki karakter dan pola kehidupan serta cara berkomunikasi yang berbeda-beda antara satu sama lainnya. Namun mereka memiliki rasa persaudaraan yang amat tinggi diantara suku satu dengan suku lainya, yang telah berlangsung sejak dahulu kala, sejak tete moyang kita, hingga kita anak-anaknya sekarang ini, dengan berakarnya rasa papuanisme yang sangat tinggi membuat persaudaraan tadi semakin erat adanya.
Diposting oleh
ADMIN KOMUNITAS PANIAI
di
16.1.09
0
komentar
Label:komunitas paniai PAPUA
PAPUA DIANTARA KONFLIK DAN KEPENTINGAN

PAPUA DIANTARA KONFLIK DAN KEPENTINGAN
Ditulis Oleh: Yosep Watage Gobai
Paniai- ada hal-hal yang kini tengah mengusik Hati nurani. Ada permasalahan yang benar-benar butuh perhatian kita, karena sangat sulit untuk dikaji. Mengapa tingkat kematian masyarakat, angka kematian ibu dan anak sangat tinggi, apakah kematian mereka akibat penyakit, kematian normal, kecelakaan murni atau merupakan starategi genocide terselubung ??
Pertanyaan-pertanyaan diatas terkadang sangat mengusik karena ada teman-teman yang menceritakan via handphone bahwa di kota enarotali (ibu kota kabupaten paniai) tingkat kematian sangat tinggi baik akibat muntaber (KLB), sakit, pembunuhan dan sebagainya.
Bila tingginya tingkat kematian diakibatkan karena muntaber murni, maka bisa kita renungkan seberapa ada perhatian dari pemerintah kabupaten paniai dan dari propinsi Papua sehingga penyakit bisa menjadi penyebab utama tingginya tingkat kematian ? Selain itu jika memang itu akibat muntaber (KLB) murni, maka apakah motifnya ? mengapa korban-korban muntaber tersebut tidak belum ada perhatian dari pemerintah setempat ? Mengapa fenomena tingginya tingkat kematian sama sekali tidak mengusik masyarakat bahkan dianggap lumrah (pemakluman-pemakluman? sedangkan tingkat pertumbuhan atau pertambahan jumlah penduduk tidak terlalu pesat karena jumalah penduduk dari BPS (Pusat Statistik 1999-kini) tidak terjadi pertambahan penduduk yang signifikan apalagi dengan tingginya tingkat kematian ibu dan bayi di kabupaten paniai.
Dengan tingginya tingkat rata-rata kematian orang Paniai setiap bulan bisa dibayangkan bahwa sebenarnya jumlah penduduk tanpa disadari semakin berkurang. Hal tersebutlah yang menyebabkan tingkat pertambahan penduduk tidak pernah lebih dari 1%.
Dengan membeberkan fakta ini, saya tidak bermaksud untuk mengajak saudara sekalian untuk berfikir picik namun saya hanya bermaksud memberi wacana tentang fenomena yang ada dalam masyarakat kita. Dengan pemaparan permasalahn diatas kita bisa bertanya sebenarnya ada permasalahan kematian karena muntaber yang cukup akut ataukah ini bagian dari program genocide terselubung? Jika karena tingkat muntaber; maka kita harus kembali melihat bahwa Paniai sekarang sangat beda jauh dari keadaan dulu dimana tingkat kematian tinggi karena kebiasaan perang suku dimana dendam antar suku dibayar dengan kematian anggota suku tertentu namun di era yang sudah modern ini hal tersebut tidak terjadi lagi.
Fakta yang ada adalah kasus kematian tersebut pada umumnya terjadi diwaktu malam.Selain itu, untuk didaerah pegunungan yang terkadang sulit dijangkau terjadi juga banyak kematian namun isu yang dimunculkan justru si A atau B adalah anggota GPK/OPM. Pembunuhan lebih legal dilakukan setelah terlebih dahulu di beri stigma bahwa ia anggota OPM. Jika hal ini terus dibiarkan maka orang Papua akan semakin punah secara perlahan-lahan.
Sudah bukan rahasia lagi bahwa sudah banyak operasi militer yang pernah dilakukan di Papua terkadang dengan terlebih dulu menghembuskan isu; misalnya isu suanggi perempuan bernama marta. Ketika isu ini berhembus terjadi banyak pembunuhan masyarakat khususnya laki-laki namun masyarakat bersikap pasif karena mitos local seperti ini yang dipakai.
Satu contoh nyata lainnya adalah; sebelum pembunuhan Ketua Dewan Presidium Papua Theys Eluay didahului dengan berhembus isu manusia pembunuh bertopeng yang menyerang masyarakat yang keluar diwaktu malam. Sehingga bila ada peristiwa kematian, maka alasan utama yang akan dimunculkan adalah bahwa orang tersebut keluar dimalam hari sehingga dibunuh oleh kelompok ninja tersebut.
Pemakluman akan keadaan tersebut sangat berbahaya karena dengan adanya permainan isu maka penghilangan ataupun pembunuhan kilat terhadap orang Papua, atau aktivis gerakan, dan para pekerja kemanusiaan dan LSM akan semakin legal. Sebagai orang Papua, kita sendiri tahu bahwa isu seperti suanggi terbang dan sebagainya tidak akan terjadi tanpa alasan yang tepat dan jelas apalagi kematian yang terjadi dilakukan secara acak dan bukan pada suku atau klan tertentu saja. Bisa dipastikan bahwa ada scenario besar dengan label genocide yang sedang dilakukan di Papua dan harus kita waspadai. Fakta yang pernah terpublikasi dalam bentuk tulisan; jurnal ataupun buku memaparkan dengan jelas bahwa semenjak masyarakat mulai melancarkan protes ke Pusat (Jakarta) maka tingkat kematian semakin tinggi baik oleh penyakit (AIDS) pembunuhan (panyakit), kematian ibu dan anak pada saat proses kelahiran, tingkat kematian akibat pengaruh zat aktif misalnya alcohol dan narkoba. Kita bisa berkaca dari pengalaman bangsa asli Australia (Aborigin) yang dimusnakan pelan-pelan dengan pensuplaian minuman beralkohol yang mengandung racun dengan label berbeda juga kadar alcohol yang berbeda dari masyarakat kulit putih Australia. Juga pada suku Indian (Amerika) dimana pendatang-pendatang dari Eropa sengaja menyebarkan penyakit cacar, typus dan kolera serta pneumonia yang merupakan jenis penyakit baru yang tidak pernah dikenal oleh masyarakat yang menyebabkan kematian sekian puluh ribu penduduk asli Indian
Sudah bukan saatnya lagi kita membiarkan hal tersebut terjadi dengan bersikap pasif melihat kenyataan ini. Karena jika kita bersikap pasif maka kejahatan dengan penggelapan data statistic yang tidak transparan mengenai jumlah penduduk Papua akan tetap terjadi terus. Dengan penggelapan data jumlah penduduk maka akan melegitimasi penghilangan atau pembunuhan etnis secara besar-besaran yaitu dengan tetap mengedepankan jumlah fiktif sedangkan jumlah sisa dari jumlah penduduk yang sebenarnya akan dianggap sah untuk dihilangkan. Diam akan berarti bersikap pasrah dan permisif untuk dipunahkan secara pelan-pelan.
Semenjak tuntutan masyarakat Papua semakin intens maka pengiriman pasukan militer non-organic ke Papua dilakukan dalam jumlah besar ke Papua. Hal tersebut bisa terlihat dari banyaknya objek diberbagai kota di Papua, atau pedagang keliling yang menjajahkan barang dagangan sampai kedaerah pelosok Papua untuk mendata dan memata-matai semua kegiatan masyarakat. Pengiriman pasukan militer tersebut juga didukung dengan UU Anti Terorisme, RUU TNI yang disahkan oleh DPR.
Diposting oleh
ADMIN KOMUNITAS PANIAI
di
16.1.09
0
komentar
Label:komunitas paniai PAPUA
Minggu, Januari 04, 2009
Deklarasi Merah Putih Bulan Februari 2009 Libarek Desa Mulima Kec. Kurulu Kab. Jayawijaya
Deklarasi Merah Putih Bulan Februari 2009 Libarek Desa Mulima Kec. Kurulu Kab. Jayawijaya
Dear
Para Patriot Bangsa Papua Barat.
Via E-mail: soeraboeth@yahoo.co.id To E-mail: yosep_gobai@yahoo.com
Sunday, January 4, 2009 1:09 AM
Setelah beberapa waktu lalu di Bulan Desember 2008, Kelompok Milisi Merah Putih di Pimpinan Salogo Walilo bertemu dengan Panglima. Dengan Tujuan kami tetap bertahan NKRI sampai titik darah Penghabisan. Setelah kelompok milisi merah Putih menyampaikan maksud panglima serahkan bendera merah putih ukuran 6x8 Meter, sebagai semangat korbarkan NKRI di Bangsa Papua Barat. Nama-nama yang menghadap Panglima: ( maaf saya tidak tahu tanggal)
1. Salogo Walilo
2. Kuluwit Huby
3.Herman DogaYokoye Logo.
Tiba di Papua Barat langsung menuju ke Wamena, sampai di Wamena kelompok misili merah Putih lakukan pertemuan di Kantor Golkar Wamena samping terminal lama pada 2 Januari 2009 jam 09 malam. untuk menentukan tempat dan waktu pelaksanaan Deklarasi Merah Putih tersebut.Pertemuan tanggal 2 Januari 2009 yang di hadiri adalah semua Kepala suku Pegunungan Tengah. nama yang kami sempat ambil adalah:
1. Salogo Walilo ( kordinator Milisi Merah Putih)
2. Dauke Mabel
3. Marius Marian
4. Yakoye Logo
5. Amandus Mabel
7. Kuluwit Huby
8. Nikilik Huby9. Herman Doga
10. Naligi Kurisi
11. Lukas Itlay
12. dll.
Panitia dan Proposal sudah di Bentuk. Tempat pelaksanaan kegiatan adalah Markas Menara Perang Suku dulu ( Libarek) Desa Mulima Kec. Kurulu Kab. Jayawijaya. rencana kegiatan bulan Februari. Catatan penting adalah ini paket kedua gejola 77, dimana tempat pelaksanaan kegiatan adalah kampungnya sdr. Dominikus Sorabut dan tempat inilah Gejolak Sosial 77 bangkit di wilayah Pegunungang Tengah Papua Barat. Orang-orang pelaku kejahatan dulu sama dengan nama sekarang ini. yang pernah buang orang-orang tua saya di lobang batu, di air, lumpur dan bakar. bahkan mama-mama saya di perkosa di depan suaminya lalu kemaluan di naikan popor senyata dan Besi Panas. Situasi tergambar bahwa NKRI menciptakan permainan kotor konflik harisontal seperti Tim-tim 99. Ingat bahwa 1 Desember 2008 Bangsa Papua Barat telah menyatakan Berdaulat tidak ada cerita lain. Siapapun dia adalah Lawanku tak akan yang kawan, sudah cukup anda telah melukai hati yang paling dalam, anda (NKRI) tidak bisa mengobati saya, yang bisa mengobati adalah Diriku sendiri. untuk Kampungku, Negeriku saya setia sampai mati. Saya minta dukungan dari semua komponen Perjuangan untuk meminimalisir gesekan Milisi merah putih ini.
Diposting oleh
ADMIN KOMUNITAS PANIAI
di
4.1.09
0
komentar
Label:komunitas paniai PAPUA
Rabu, Desember 24, 2008
Herman Wanggai Bantah Lakukan Human Traffic
JAYAPURA-Rencana Yunus Wanggai melaporkan keluarganya, Herman Wanggai yang disebut-sebut sebagai aktor dibalik 43 warga Papua yang hijrah mencari suaka politik ke Australia ke Polda Papua ditanggapi oleh Herman Wanggay.
Menggunakan nomor telepon dengan kode area luar negeri, Kepada Cenderawasih Pos Herman yang mengaku berada di Australia ini membantah semua sangkaan terhadapnya termasuk pula telah melakukan perdagangan manusia (Human Traffic)."Ini keliru besar jika dilihat dari perspektif hukum karena saya bukan diwilayah Indonesia untuk mengganggu gugat apa yang sudah disampaikan Yunus Wanggay karena saya tidak berada di Indonesia," ungkap Herman Wanggai yang merasa terbeban dengan perjuangan kemanusiaan di Papua, Selasa (23/12).
Ia melihat apa yang disampaikan hingga akhirnya ditulis sangat bertolak belakang dengan kondisi riil yang sebenarnya terjadi karena teman-teman yang datang ke Australia saat itu sedang diintimidasi oleh intelejen hingga diputuskan untuk mencari suaka guna mendapatkan hidup yang lebih baik.
Saat ini menurut Herman ia berada di Australia dan mendapat perlindungan dari pemerintah Australia berdasar hukum internasional dan keputusan pribadi menjadi jaminan mutlak dalam pemahaman hokum. Dengan demikian tidak ada alasan mengganggu jalannya hukum di Indonesia dengan melakukan hal-hal yang merugikan pihak lain.
Soal tudingan yang menyebutkan ia telah melakukan penipuan karena menjanjikan kehidupan yang layak namun justru menjadi petani juga dibantah oleh Herman. Dikatakan kepergian 43 warga Papua ke Australia tidak ada unsure penipuan apalagi perdagangan manusia melainkan inisiatif sendiri guna mencari sesuatu yang lebih baik.
Pelayanan atau protec yang dimaksud adalah setiap 2 minggu para pencari suaka tersebut mendapat jaminan social security yakni jaminan makan dan diberikan uang sebesar , 450 dolar Australia, apalagi Yunus Wanggai dan anak perempuannya yang mendapat pelayanan lebih baik karena telah berkeluarga.
Begitu juga Siti Wanggay yang berada dalam perlindungan badan PBB (UNHCR) yang mendapatkan perlakuan seperti Yunus Wanggay.
Perlakuan dan sejumlah uang yang diberikan ini dijelaskan diberikan secara cuma-cuma tanpa harus bekerja karena para pencari suaka dianggap berhak mendapatkan sesuai hukum internasional. "Secara otomatis 43 warga Papua ini mendapat perlakuan yang sangat special dari pemerintah Australia karena posisi kami sedang terancam," katanya Herman yang terjun memperjuangkan Papua Barat merdeka sejak 1988 ini. Sehingga ia menganalisa apa yang disampaikan oleh Yunus dan keluarganya adalah satu akal-akalan yang sedang dihembuskan oleh pemerintah Indonesia dengan perjuangan diplomasi agar menunjukkan ke dunia internasional bahwa Papua aman. Lanjut mantan tapol ini pencari suaka juga diberikan visa temporary protection diberikan hak hidup dan jaminan security serta kebebasan tidak hanya bekerja tetapi juga sekolah hanya dari sekian banyak pencari suaka lebih memilih sekolah dan mengikuti pendidikan ditingkat Universitas.
Dengan fasilitas serta kelayakan hidup yang sudah disebutkan tentu menimbulkan pertanyaan mengapa para pencari suaka ini justru kembali ke Papua, mantan aktifitas ini mengutarakan bahwa ada indikasi dukungan internasional terhadap Papua Barat dari perjuangan diplomatis selama ini yang diambil oleh sebuah keputusan yang dipengaruhi oleh Departemen Luar Negeri Indonesia dengan bentuk intervensi memakai 43 orang ini dan membuat opini diluar bahwa Papua aman.Herman juga berdalih tidak ada kesepakatan ataupun bentuk ajakan kepada pencari suaka.
"Tidak ada ajakan yang terjadi.Yunus punya kerinduan mengantar teman-teman aktivis ke perbatasan lalu akhirnya menyeberang namun saya rasa itu inisiatif sendiri mereka berada di Vanuatu dan menyeberang ke Australia karena dalam keadaan terancam," papar Herman yang menambahkan bahwa November 2005 Herman sempat bertemu dengan Yunus dan Yunus mengambil keputusan untuk pergi ke Australia.
Persoalan yang terjadi saat ini diutarakan Herman adalah soal aman dan tidaknya keamanan di Papua begitu juga bentuk pelanggaran lainnya apa masih sering terjadi.Jika itu rentan maka pencari suaka akan terus ada.Koordinator Diplomatic Pemerintah Transsisi Papua Barat yang memiliki tugas melakukan advokasi dibilang hukum dan perjuangan politik ini juga menyampaikan bahwa apa yang dilakukan aparat keamanan saat ini untuk menyelesaikan permasalahan di Papua memang menggunakan cara persuasive hanya saja dibalik itu semua tetap ada tindakan yang tidak dibenarkan seperti bentuk kekerasan setelah penahanan atau penculikan aktivis sehingga dikatakan pria yang bertugas memberikan masukan kepada pemerintah Australia soal apa yang terjadi di Papua dan apa yang harus dilakukan pemerintah Australia ini adalah bukan dengan cara penahanan, penculikan ataupun kekerasan melainkan dialog.Persoalan Papua menurutnya adalah persoalan politik menyangkut pelanggaran HAM atau kejahatan lainnya jadi sebaiknya pemerintah Indonesia memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berdemokrasi menentukan pendapatnya melalui referendum."Di Australia, referendum adalah demokrasi tertinggi jadi perlu saya pikir perlu difalisitasi dilakukan pertemuan besar untuk mengetahui pendapat masyarakat.Jika menginginkan merdeka yah Indonesia harus menghargai karena itu hak politik menyampaikan pendapat," pungkas Herman yang saat ini menunggu proses Permanen Resident
Diposting oleh
ADMIN KOMUNITAS PANIAI
di
24.12.08
0
komentar
Label:komunitas paniai PAPUA
Tangkap Tom Beanal, Forkorus dan Thaha

Tangkap Tom Beanal, Forkorus dan Thaha
JAYAPURA- Hari Pelanggaran HAM se-dunia yang jatuh pada 12 Desember kemarin diperingati dengan menggelar aksi demo di depan Kantor Pos Abepura dan pameran foto-foto di Makam Theys di Sentani.
Menariknya, dalam aksi demo di Abpura yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Anti Kekerasan (AMAK) Papua, meminta tiga tokoh Papua ditangkap untuk diproses hukum. Ketiga nama yang disebut-sebut adalah, Ketua Presidium Dewan papua (PDP), Tom Beanal, Forkorus Yaboisembut selaku Ketua Dewan Adat Papua dan Thaha Al Hamid selaku Sekjend Presidium Dewan Papua (PDP) karena dianggap sebagai aktor yang harus bertanggung jawab atas semua perjuangan kaum muda yang dilakukan oleh masyarakat adat Papua selama ini hingga harus menjalani proses hukum.
Dengan membawa bendera hitam , dua buah peti yang dibalut kain hitam juga poster Alm Theys Hiyo Eluay dan Arnold Ap, massa yang berjumlah sekitar 30 orang ini datang sekitar pukul 11.00 WIT dan langsung menggelar orasi.
Juru bicara AMAK, Zakarias Horota mengungkapkan, ketiga orang di atas adalah pemimpin rakyat, termasuk masyarakat adat. "Jika ada satu masyarakat adat yang dibantai atau dibunuh, mereka harus bertanggung jawab, karena mereka pemimpin lembaga representasi cultural orang asli Papua dalam bentuk lembaga adat," ungkap Zakarias yang wajahnya penuh dilumuri cat hitam ini.
Lebih khusus alasan soal mengapa Forkorus Cs harus ditangkap karena menurutnya menyangkut persoalan politik yang sedang dimainkan oleh lembaga tadi dan merekalah yang dianggap paling tepat untuk bertanggung jawab dan bukan pemuda maupun mahasiswa seperti Buchtar Tabuni, Jack Wanggai maupun beberapa rekan lainnya.
Dalam orasi ini juga disampaikan soal kondisi Papua yang semakin mencekam akibat situasi politik maupun pergeseran pasukan TNI hingga terkesan di Papua sedang terjadi konflik yang harus ditangani oleh TNI.
"Kami menyayangkan pergeseran pasukan TNI, jangan melakukan pendekatan militer tetapi bagaimana melakukan pendekatan yang lebih bermartabat agar semua persoalan HAM bisa diselesaikan baik-baik," pintanya.Mereka juga meminta pemerintah segera menyelesaikan seluruh bentuk pelanggaran HAM di Papua sejak Papua diintegrasikan ke NKRI para 1 Mei 1963 karena menurut Zakarias hingga 2008 masih saja terjadi pelanggaran HAM yang belum ada tindakan konskrit untuk menekan bahkan meniadakan bentuk kekerasan tersebut.
"Hingga saat ini tidak ada rumusan dari pemerintah untuk memberikan perhatian terkati banyaknya pelanggaran HAM, satu contoh yang terakhir adalah tertembaknya Opinus Tabuni," papar Zakarias membeberkan.Pelanggaran HAM yang terjadi di Papua diakui berawal dari latar belakang status politik Papua Barat saat itu dalam hal ini perebutan wilayah oleh Belanda ke Papua Barat yang sangat sulit untuk diselesaikan karena integrasi Papua melalui perundingan termasuk New York Agreemen maupun perjanjian Roma pada September 1962 tidak melibatkan bangsa Papua Barat.Solusi yang tepat untuk keluar dari berbagai pelanggaran HAM saat ini adalah pemerintah termasuk MRP dan DPRP duduk bersama dengan masyarakat adat, mahasiswa maupun perempuan mencari solusi yang tepat."Salah satunya dengan referendum," katanya.
Disinggung soal bendera hitam dan dua buah peti, Zakarias menyampaikan bahwa bendera hitam menandakan bahwa hingga sekarang bentuk pelanggaran HAM masih terjadi sedangkan dua buah peti diperuntukkan mengenang pejuang muda Arnold Ap yang juga satu korban pelanggaran HAM sedangkan 1 peti lagi untuk mengenang perjuangan Alm Theys Eluay dimana saat itu sedang muncul reformasi memberikan ruang untuk masyarakat Papua namun akhirnya dikotori oleh kepentingan sepihak."Ini melambangkan matinya demokrasi di Indonesia pada saat reformasi dan tidak ada ruang untuk masyarakat menyampaikan apa yang sebenarnya diinginkan," tambahnya.
Di tengah orasi Koordinator Lapangan Neles Rumadas membacakan pernyataan sikap yang berisi soal kebebasan memilih pada tahun 1969 tidak sah, hak rakyat Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri masih ada dan berlaku karena hak tersebut belum pernah digunakan, rakyat Papua Barat memiliki kesempatan untuk menggunakan satu orang satu suara dalam sebuah referendum, bebaskan Buchtar Tabuni serta Papua belum bisa disebuat zona damai, karena maraknya imigran dan penambahan pasukan militer.
Diakhir orasi massa berniat membakar dua peti mati tadi sebagai wujud matinya kebebasan demokrasi, hanya niat tersebut urung dilakukan karena dilarang oleh polisi. Setelah mengheningkan cipta, sekitar pukul 12.00 WIT massa akhirnya membubarkan diri secara teratur.
Forkorus: Mereka Keliru Besar
Sementara itu Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus Yaboisembut, S.Pd ketika dihubungi semalam mengatakan, boleh-boleh saja menyampaikan pendapat mereka tetapi harusnya sebagai mahasiswa mereka berfikir rasional dan jangan asal bunyi, sebab apa yang dilakukannya itu dapat dipertanggung jawabkan baik secara iman, norma adat, etika moral, demokrasi dan HAM.
Karena hukum positif itu tidak bisa dijadikan sebagai pegangan apalagi mengata dkk menyatakan diri sebagai bangsa Papua, karena hal itu sudah dilihat dari standarisasi falsafah berfikir, sehingga Forkorus tidak bisa menjadikan hukum positif sebagai acuan karena menurutnya hukum positif sangat sarat dengan kepentingan otoritas.
Dan ini merupakan soal hak asasi manusia bukan soal tangkap menangkap, karena itu sudah tertera pada piagam PBB Pasal 15 ayat 1 dan 2 yang berbunyi bahwa setiap orang berhak untuk menyatakan diri sebagai suatu bangsa dan siapapun tidak mempunyai hak untuk menolaknya, sehingga para oknum mahasiswa tersebut harus bisa menjelaskan secara ilmiah mengapa sampai berniat untuk dirinya dan beberapa tokoh bangsa Papua harus ditangkap. Sebut Kata Forkorus, sekarang bukan waktunya lagi untuk main tangkap, karena jaman sudah berubah ke arah reformasi.
Forkorus menjelaskan bahwa orang kampung walaupun tidak sekolah, tapi mereka tahu siapa diri mereka, namun jika mahasiswa yang sampai berbicara seperti begitu membuat Forkorus sangat heran apa yang dia pelajari selama ini. "Orang Kampung saja bisa tahu siapa dirinya, saya heran apa yang mereka belajar selama ini?," ujar Forkorus.
Selain itu Forkorus mengatakan bahwa dirinya bersama beberapa pemimpin bangsa Papua lainnya adalah pemimpin yang dipilih rakyat lewat mekanisme internal demokrasi rakyat Papua atau MAP yang disepakati bersama, melalui pergumulan bersama selama ini. Forkorus menegaskan pula bahwa dirinya bersama rekan-rekannya tidak pernah menghasut siapapun, tetapi sebagai pemimpin memberikan penjelasan dan membenarkan apa yang benardan apa yang salah secara rasional dan ilmiah walaupun relatif sifatnya, karena yang absolut hanya ada pada Tuhan Sang Pencipta.
Namun satu hal yang membuat Forkorus heran adalah bahwa Juru bicara MPAKI Zakarias Horota dkk beberapa waktu lalu sering bertandang ke kediamannya untuk memberikan pikiran-pikiran terkait nasib bangsa Papua, namun kini pernyataannya kontra dengan apa yang selalu disampaikannya. Forkorus berharap mudah-mudahan Zakarias dkk tidak diadudomba oleh oknum-oknum tertentu.
Pada peringatan hari pelanggaran HAM se-dunia yang berlangsung Rabu (10/12) kemarin terlihat konsentrasi masa di lapangan Taman peringatan kemerdekaan dan pelanggaran hak asazi manusia (memori park Papua freedom and human rights abuses) Sentani.
Namun pada acara tersebut hanya dibuat sebuah stan darurat yang terbuat dari potongan-potongan bambu beratap tenda berukuran sekitar 7x2 meter. Dimana pada stan tersebut terpampang sejumlah foto-foto pelanggaran HAM terhadap rakyat Papua sejak 1995 hingga 2001 dan juga potongan-potongan pemberitaan media cetak yang menjurus ke bentuk pelanggaran HAM baik secara langsung maupun tidak langsung.
Dari data kekerasan kemanusiaan di 5 Kabupaten di Papua yang berhasil dihimpun Cenderawasih Pos pada pameran foto pelanggaran HAM itu tercatat motif kekerasan yang disebabakan oleh politik sebanyak 39%, Ekonomi 30%, dan sosial budaya 21%.
Sementara untuk pelaku kekerasan, TNI 27%, Polisi 31%, kelompok sipil 15%, perusahaan 14%, lain-lain 7%. Untuk korban kekerasan kelompok sipil 84%, pemerintah sipil 1%, perusahaan 4%, TNI 2% serta Polri 9%. Sementara data kekerasan dari 5 Kabupaten tercatat Manokwari 17 kasus, Merauke 31 kasus, Jayawijaya 13 kasus, Kota/Kabupaten Jayapura 18 kasus, serta Biak Numfor 8 kasus.
Diposting oleh
ADMIN KOMUNITAS PANIAI
di
24.12.08
0
komentar
Freport Belum Sejahterkan Rakyat Papua
JAYAPURA, MINGGU - Ketua Umum Forum Cendekia Muslimah Peduli ICMI Sulawesi Selatan, Sutina Made, Minggu (21/12) menilai PT Freeport Indonesia belum mensejahterakan rakyat Papua khususnya Mimika padahal kandungan emas, tembaga dan perak yang dibawa ke Amerika Serikat jauh lebih besar dari pembagian keuntungan yang diterima rakyat Papua.
Freeport sendiri sudah berada di Papua sejak April 1967 melalui kontrak karya pertama dengan Pemerintah Indonesia dan Desember 1967 memulai eksplorasi di Grasberg, sambung Sutina Made.
Pada Konferensi Nasional Muslimah Nasional di Makasar minggu lalu, Sutina membeberkan secara rinci kandungan emas kelolaan Freeport dan kemiskinan rakyat Papua serta menawarkan solusi pengelolaan kekayaan sumber daya alam demi kesejahteraan rakyat daerah itu.
Data penduduk setempat memperlihatkan, 47,99 persen keluarga Papua dihimpit kemiskinan, sedangkan di Papua Barat proporsi penduduk miskin mencapai 36,85 persen yang kalau dijumlahkan penduduk miskin di dua provinsi itu mencapai 45,43 persen.
Data juga mengungkapkan, produksi emas di Grasberg mencapai 86,2 juta ons, 32,2 juta tembaga dan 154,9 juta ons perak, namun ironisnya Papua tergolong provinsi miskin dan mayoritas penduduk Mimika di mana Freeport beroperasi, hidup di bawah garis kemiskinan.
Pemerintah kehilangan triliunan rupiah setiap tahun, padahal keuntungan bersih perusahaan itu pada 2002 mencapai Rp 1,27 triliun, tahun 2003 naik menjadi Rp 1,62 triliun, berikutnya melonjak menjadi Rp 9,34 triliun.
Suina mengungkapkan, AS menguasai 81,2 saham PT Freeport Indonesia, sedangkan pemerintah Indonesia hanya 9,4 persen dan walaupun kontrak Freeport habis pada 1997, kontrak karya diperbarui di mana Freeport mendapat lisensi baru selama 30 tahun berikutnya, ditambah opsi dua kali 10 tahun sehingga perusahaan itu berhak berada di Tembagapura hingga 2041. "Para intelektual Indonesia khususnya cendekiawan Papua harus memberi solusi bagaimana sumber daya alam Papua dikelola secara adil," katanya.
Indonesia, telah memberi keuntungan lebih besar kepada pihak asing ketimbang rakyat Papua, khususnya warga yang bermukim di sekitar tambang. Kini giliran intelektual Papua mengoptimalkan kemampuannya dalam menyelamatkan sumber daya alam Papua lewat promosi strategi managemen sumber daya alam yang lebih baik khususnya di areal tambang Freeport, dengan cara membangun sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat.
"Dengan cara itu, sumber daya alam akan dimasukkan dalam kategori kepemilikan publik yang pengelolaannya diserahkan pada Negara dan hasilnya dikembalikan sebesar-besarnya kepada rakyat," ungkap Sutina Made.
Diposting oleh
ADMIN KOMUNITAS PANIAI
di
24.12.08
0
komentar
Tentang Blogsite!!!!!
salam @admin
TiNGGaLKaN PeSaN AnDa!!
|
|
Blog Archive
Paniai Situs
Berita dari Detik
"Buku Pendidikan Papua"
Buku adalah jendela dunia.
Anak-anak Papua
Foto di atas adalah sebuah potret pendidikan dan kesehatan anak-anak Papua di hampir seluruh pedalaman Papua. Hak mereka untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan masih memerlukan perjuangan yang berat untuk dipenuhi. Kita harus mengakiri! (Sumber foto dari pendidikanpapua.blogspot.com )
Mata Hati
mari bersatu menyapaki satu tujuan membawah paniai ke dunia era globalisasi
Gedung Sekolah
Contoh salah satu gedung sekolah di pedalaman Papua
Aksi
Demo beberapa siswa paniai, saat terjadi pemogokan sekolah

