
Kapolda: Itu Untuk Cari Perhatian Saja
JAYAPURA -cenderawasihpos. Meski Polda Papua telah melakukan antisipasi terhadap 1 Juli yang diklaim merupakan HUT Organisasi Papua Merdeka, ternyata Bendera Bintang Kejora yang merupakan simbol Organisasi Papua Merdeka (OPM) dilaporkan telah berkibar di 5 tempat berbeda di wilayah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Keerom.
Setidaknya, Bendera Bintang Kejora dilaporkan telah ditancapkan di depan pagar SMPN 5 Keerom di Kampung Yanamaa, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, sekitar pukul 03.00 WIT kemarin. Tidak jauh dari tempat tersebut, ditemukan juga Bendera Bintang Kejora Dikibarkan di Kampung Workwama, Perkebunan Kelapa Sawit Pir 2 Arso, tepatnya di perbukitan dengan ketinggian sekitar 50 meter dari jalan utama.
Selain itu, dikabarkan juga, bendera bercorak cerah itu berkibar sekitar pukul 05.45 WIT di dua tempat terpisah di Sentani, Kabupaten Jayapura, yakni di atas sebuah gunung di belakang Koramil. Bendera di pasang badan salib. Sementara Bendera Bintang Kejora lainnya dikibarkan di ujung landasan Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura.
Tidak hanya itu, bendera milik OPM tersebut diduga juga telah dikibarkan di sebuah tempat di Waena, yakni di daerah perbatasan antara Kota Jayapura dengan Kabupaten Jayapura.
Dari data yang dihimpun Cenderawasih Pos, 2 Bendera Bintang Kejora yang dilaporkan berkibar di Sentani diperkirakan telah dikibarkan sejak malam harinya dan baru diketahui pukul 06.00 WIT pagi hari, dan barang bukti berupa bendera tersebut khususnya di atas bukit langsung diamankan oleh pihak Koramil Sentani.
Kapolres Jayapura, AKBP Mathius Fakhiri SIK, saat dikonfirmasi, membenarkan adanya aksi pengibaran bendera pada dua titik tersebut.
"Ya memang ada informasi yang kami dengar seperti itu adanya pengibaran bendera di Bandara Sentani dan di atas bukit di belakang Koramil Sentani," ungkapnya kepada Cenderawasih Pos disela-sela anjangsana di Panti Asuhan dan Pondok Pesantren YPKP Sentani, Rabu, (1/7).
Kata Kapolres, meski mengetahui ada informasi pengibaran bendera, namun barang bukti (BB) belum ditemukan. Untuk itu, penyidik akan mengkonfirmasikan ke pihak Koramil guna mengetahui secara pasti tentang permasalahan pengibaran Bintang Kejora itu.
Termasuk siapa saja yang mengetahui akan persoalan itu diharapkan partisipasinya memberikan informasi, termauk barang bukti kepada penyidik. "Namun persoalan itu akan tetap ditindaklanjuti untuk mengetahui siapa sebenarnya pelaku dan dalang utama pengibaran Bintang Kejora tersebut," jelas Kapolres Fakhiri.
Menanggapi adanya pengibaran Bendera Bintang Kejora ini, Ketua Dewan Adat Papua, Forkorus Yomboisembut menandaskan, bila dilihat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya aksi pengibaran bendera itu bukan dilakukan oleh masyarakat adat Papua, tapi pihak lain yang dengan sengaja memanfaatkan situasi yang ada guna mengkambing hitamkan orang atau organisasi tertentu.
Kedua, jika memang orang adat Papua yang mengibarkan, maka orang itu digunakan oleh para penguasa yang memiliki kuasa, uang dan fasilitas yang kemudian oknum itu menjadi agen provokasi.
"Saya lihat ini bermuara bagaimana penguasa itu menjerat organisasi tertentu ke masalah hukum. Contohnya saja yang dulu ditemukan di kantor DAP ada senjata, padahal mana ada kami punya senjata?," tandas Forkorus di kediamannya, kemarin.
Menurutnya, setelah organisasi tersebut dijerat hukum, maka langkah selanjutnya penguasa itu membersihkan orang tadi gunakan itu guna tidak diketahui siapa yang menjadi pelaku yang sebenarnya.
Ditegaskan, jika dilihat dari lokasi pengibarannya, yaitu di belakang Koramil di Sentani, sudah pasti itu adalah orang pintar bukan orang bodoh. Dan orang itu sudah pasti diiming-iming dengan janji.
"Ya nyatakan bahwa pada dasarnya skenarionya sudah diatur sedemikin bagus untuk memojokan organisasi tertentu yang bertujuan memberikan efek jera," tukasnya lagi.
Ia juga mempertanyakan bahwa kenapa selama ini jika pihak TNI yang menemukan dan menahan BB Bintang Kejora. Nah ini jelas suatu kejanggalan karena TNI tugasnya bertempur, dan kenapa itu tidak diserahkan ke Polisi yang punya kewenangan untuk melakukan penyidikan itu.
Ditambahkannya, setahu dirinya jika TPM menaikan Bintang Kejora, mereka tidak menaikan di belakang Kantor Koramil dan lainnya, tapi mengibarkan di markasnya atau tempat-tempat yang sudah dikhususkan. Dan itupun melalui prosesi penting, contohnya menyanyikan lagu kebangsaan.
Terkait dengan itu, diharapkan kepada masyarakat Papua supaya tetap tenang, jangan terpengaruh dengan isu yang tidak bertanggungjawab, jangan ikut jadi agen profokasi, supaya tidak terlibat dalam kasus hukum, karena itu tidak ada untungnya.
Sementara untuk Bendera Bintang Kejora yang berkibar di dua tempat di Kabupaten Keerom sempat diturunkan oleh anggota Polres Keerom setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, selanjutnya diamankan ke Mapolres Keerom bersama kayu sekitar 3 meter yang digunakan untuk menancapkan bendera tersebut. Diketahui, bendera tersebut diperkirakan berukuran 1 meter x 72 cm. Hingga kini pelaku pengibaran belum diketahui, diduga mereka langsung melarikan diri setelah mengibarkan bendera tersebut, seperti kejadian-kejadian sebelumnya.
Kapolda Papua Irjen Pol Drs FX Bagus Ekodanto saat dikonfirmasi membenarkan adanya pengibaran bendera Bintang Kejora tersebut. Hanya saja, Kapolda mengakui baru mendapatkan laporan pengibaran bendera bintang kejora tersebut di dua tempat di Keerom.
"Sesuai laporan yang saya terima hanya di daerah Keerom saja, itupun sudah diantisipasi," kata Kapolda Bagus Ekodanto di Lapangan SPN Jayapura usai upacara HUT Bhayangkara ke-63, 1 Juli 2009 kemarin.
Kapolda mengatakan informasi yang diperolehnya, bahwa pengibaran bendera Bintang Kejora itu ditempatkan di depan pagar sekolah SMPN 1 Keerom dan beberapa meter jalan arah bukit di Kampung Workwama, Keerom.
Kapolda menilai pelaku yang mengibarkan merupakan masyarakat yang tidak puas, karena kesejahteraan atau hal lainnya sehingga melakukan hal tersebut. "Itu bentuk mencari perhatian saja," ungkap Kapolda.
Yang jelas, tegas Kapolda Bagus Ekodanto, pelaku pengibaran Bendera Bintang Kejora tersebut, jelas melakuakn pelanggaran terhadap ketertiban umum. " Mereka melanggar ketertiban umum, maksudnya dalam arti kepentingan orang per orang, bukan kelompok. Yang pasti, dilakukan oleh orang perorang dan sampai saat ini belum ada yang mengaku bertanggungjawab," ujarnya.
Sementara itu ditanya kekuatan TPN/OPM di Papua? Kapolda mengakui belum tahu secara persis, namun yang jelas kelompok tersebut ada di Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, perbatasan Papua New Guinie (PNG) namun relatif kecil jumlahnya.
Kapolda menegaskan bahwa pada peringatan HUT Bhayangkara 1 Juli 2009 ini, jauh relatif aman di seluruh Papua, apalagi kesadaran masyarakat juga makin meningkat, karena mereka mengetahui bahwa pengibaran Bendera Bintang Kejora tersebut merupakan kepentingan orang-orang tertentu saja.
Khusus di Tingginambut, Puncak Jaya, Kapolda mengungkapkan bahwa 3 hari lalu, sempat terjadi insiden penembakan terhadap iring-iringan masyarakat yang membawa bahan makanan lewat jalan dari dari Wamena-Mulia, namun namun tidak ada korban jiwa dan hanya mengenai kendaraan saja. "Tim saya dari Brimob juga sudah lidik di Tingginambut," ujarnya.
Terkait dengan pengamanan Pemilu presiden yang sudah dekat, Kapolda menambahkan pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan KPU Provinsi Papua untuk mempersiapkan Pemilu lebih baik, sehingga pihaknya berharap pelaksanaan Pilpres lebih baik dari Pemilu legislatif beberapa bulan lalu. "Semoga tidak terjadi ( gangguan keamanan, red) dan kita terus lakukan upaya untuk mengantisipasinya," imbuhnya. (nls/bat)
Mengenai Saya
- ADMIN KOMUNITAS PANIAI
- KEBENARAN BISA DISALAHKAN TETAPI, TIDAK BISA DIKALAHKAN. BY ADMIN
BERITA DARI PAPUA
Category
Daftar Blog Saya
-
Kongres Rakyat Papua III Tetap Digelar - JAYAPURA –Ketua Panitia Pelaksana Kongres Papua III, Selpius Bobii, didampingi beberapa tokoh adat dan tokoh pemuda Papua menyatakan kongres Papua III teta...14 tahun yang lalu
-
TIDAK MENCAIRKAN DANA UNJIAN, SEKOLAH DASAR SE- KABUPATEN DOGIYAI MOGOK BELAJAR-MENGAJAR - Hari ini (19/5) di Dogiyai guru-guru mogok mengajar, hal ini diakibatkan karena pemerintah tidak mencairkan dana Ujian yang diselenggarakan beberapa waktu...15 tahun yang lalu
-
PAPUA MAU DIBAWA KEMANA - Oleh : ARKILAUS BAHO Gunung Nemangkawi di Timika sudah banyak lubang dan terowongan. Hasil emas, tembaga, perak dan uranium dibawa ke Amerika dan Indonesia...16 tahun yang lalu
-
Sosok Iis Rosita Dewi, Anggota DPR Istri Edhy Prabowo yang Ikut Ditangkap KPK - Iis Rosita Dewi, istri Menteri Edhy Prabowo, ikut ditangkap KPK sepulang dari Amerika Serikat. Ini sosok Iis Rosita Dewi yang merupakan anggota DPR.5 tahun yang lalu
-
Biar Anak-Anak dan Yang Lemah Datang Padaku? - Entah mengapa di masa prapaska, kasus-kasus pelecehan seksual di Gereja Amerika kembali mencuat. Kalau membaca beritanya (saya kutip di bawah), saya menj...15 tahun yang lalu
-
Penembakan Terjadi Lagi, 5 Karyawan Freeport Terluka - inggu, 16 Agustus 2009 | 14:52 WIB Laporan wartawan KOMPAS Aryo Wisanggeni G TIMIKA, KOMPAS.com — Penembakan kembali terjadi di areal PT Freeport Indonesia...17 tahun yang lalu
-
-
-
-
Menturut Anda Blog ini??
Live Traffic Feed
Pengikut Blosite
Kamis, Juli 09, 2009
Bintang Kejora Berkibar di 5 Tempat
Diposting oleh
ADMIN KOMUNITAS PANIAI
di
9.7.09
0
komentar
Label:komunitas paniai PAPUA BARAT
Jumat, Mei 01, 2009
International Lowyers For West Papua (ILWP)

WEST PAPUA (previously named Netherlands New Guinea by the Dutch and Irian Jaya by Indonesia) is the western half of the island of New Guinea, bordering the independent nation of Papua New Guinea. West Papua has been illegally occupied by the Indonesian military since it was handed over, against the will of the indigenous population, by the Netherlands to Indonesia in 1963.
For the past 45 years, successive Indonesian regimes have used extreme violence against the people of West Papua as the only possible way of terrorising them into submitting to rule by Indonesia.
Since 1963, at least 100,000 West Papuans have died at the hands of the Indonesian occupying forces, representing approximately 10% of the population. Countless others have been tortured, raped, intimidated and imprisoned.
As was revealed earlier this year (2008) by the UN Special Rapporteur on Torture, Dr Manfred Nowak, the Indonesian security forces are continuing to commit gross human rights abuses in West Papua to this day. In his report, Dr Nowak found that “torture and other forms of inhuman & degrading treatment or punishment of prisoners is widespread”. (1) He particularly condemned so-called “sweeping operations”, purportedly to counter the West Papuan independence movement, in which Indonesian Special Forces and para-military police kill and torture West Papuan civilians,
destroy crops and burn homes and churches, forcing hundreds of men, women & children to flee into the jungle to save their lives.
In 1970 the indigenous Melanesian populations of West Papua and PNG were equal at one million each. 40 years on there are now 6 million Melanesians in PNG but only a million and a half on the other side of the border in West Papua. During this same period, Indonesia’s trans-migration programme has brought in approximately one million Indonesian migrants to West Papua. It is estimated that within the next few years, indigenous Papuans will become a minority in their own land. (2)
In terms of natural resources (gold, copper, nickel, natural gas, timber etc.), West Papua is one of the richest
territories claimed by Indonesia, but in every measure of poverty and depravation (child mortality, education etc) it is one of the poorest.
Since 2000, the OPM (Free Papua Movement) has been committed to pursuing independence for West Papua through purely peaceful, democratic means. The Indonesian Government has however responded to this commitment with yet more violence against the West Papuans and an ever increasing military, police and intelligence presence.
These are the key steps towards peace with justice for West Papua:
(i) SELF-DETERMINATION: The root cause of the conflict is the denial of the West Papuans’ right to self-determination,
a right which was recognised by the international community throughout the 1950’s and ‘60’s. However, with the
help of General Suharto’s Western allies (in particular the USA, UK & Australia), Indonesia staged a sham referendum in 1969.
Cruelly called the “Act of Free Choice”, the Indonesian military hand-picked 1,026 Papuan elders to ‘represent’ a then population of 800,000, and forced them at gun-point to vote for Indonesia. Suharto and the West knew full well that if they had allowed the Papuans ‘one person-one vote’, as is required under international law, they would have voted overwhelmingly for independence.
In a landmark breakthrough after over 30 years of silence on the matter, the UK Government formally admitted in 2004 that in the 1969 ‘Act of Free Choice’, “1,000 handpicked representatives … were largely coerced into declaring for inclusion in Indonesia”. (3)
West Papuans are therefore calling for a new UN-monitored independence referendum, in the same way as the East Timorese were allowed to vote in a free and fair, one person-one vote referendum in 1999.
(ii) DIALOGUE: The West Papuans are calling on the Indonesian Government to enter into internationally-mediated dialogue, without pre-conditions, with genuinely representative West Papuan leaders. Indonesia has to date refused. Western governments claim the conflict is an “internal matter” and thus currently refuse to offer to mediate dialogue.
(iii) ACCESS: The Indonesian Government severely restricts access to West Papua for foreign journalists and international human rights observers, including Amnesty International.
(iv) DE-MILITARISATION: As a first step towards peace, West Papuans are calling on the Indonesian Government to halt all planned increases of its military (TNI) presence in West Papua and immediately withdraw the TNI, para-military Police (Brimob) and intelligence agents (BIN) to barracks. This would be a hugely important first step to reducing the currently highly charged and tense situation in West Papua. As Ms Hina Jilani, UN Special Representative on Human Rights Defenders, said on 28 January 2008 “A climate of fear undeniably prevails in West Papua”. (4)
Very recently (16 June 2008), the UK Government admitted “We are aware of reports of increased military presence in Papua, particularly along the border shared with Papua New Guinea”. (5)
(v) FREEDOM of EXPRESSION: West Papuans are calling on the Indonesian Government to allow them to exercise their rights to Freedom of Expression, Association & Assembly, particularly in relation to peaceful demonstrations in favour of self-determination & independence for West Papua (including peaceful raisings of the Morning Star flag), and immediately & unconditionally release all West Papuan political prisoners. Indonesia is currently in breach of its obligations under the International Covenant on Civil & Political Rights which it signed in 2006.
By way of example, two West Papuan independence activists, Filep Karma and Yusak Pakage, were sentenced in 2005 to 15 and 10 years imprisonment respectively for peacefully raising the Morning Star flag on 1st December 2004. Amnesty International has recognised them as Prisoners of Conscience and is campaigning for their immediate and unconditional release, together with all other Papuan political prisoners. (6)
(vi) DEMOCRACY: West Papuans are calling on the Indonesian Government to allow any Papuan in favour of self-determination / independence the freedom to pursue these aims via the democratic process. (At present any type of “Free West Papua Party” is illegal under Indonesian law.)
(vii) NATURAL RESOURCES & ENVIRONMENTAL JUSTICE: West Papua is blessed/cursed with abundant natural resources; gold, copper, nickel, natural gas, timber etc. With the help of Western multi-nationals such as BP
& Rio Tinto, Indonesia & the West are making vast profits at the expense of the West Papuan people and their
natural environment.
Many observers believe that Western governments' reluctance to condemn human rights abuses committed by the Indonesian military in West Papua is to avoid damaging their economic interests with Indonesia.
West Papua is almost entirely covered with virgin tropical rainforest, second only in size to the Amazon. It is therefore a key target for logging and clearance for palm oil production, one of the key ingredients for biofuels. This is made possible through widespread corruption involving the Indonesian military. West Papuans who object to natural resource exploitation are counted as “separatists” and “enemies of the state” and are threatened, tortured and killed by the Indonesian security forces. (7)
(viii) ARMS SALES TO INDONESIA: Western countries continue to sell arms to Indonesia despite overwhelming evidence that the Indonesian military uses such weapons to oppress civilian populations, including in West Papua.
For example, in 2005, British-made Tactica armoured personnel carriers fitted with water-cannons were deployed against unarmed West Papuan demonstrators in Jayapura, the capital of West Papua. The Indonesian Police mixed acid with the water, leaving many Papuans permanently blinded. (8)
CONCLUSION: Throughout the 45 year long Indonesian occupation, Western governments have turned a blind eye to Indonesian atrocities and oppression in West Papua to protect their economic and geo-political interests in Indonesia. But as the East Timor & Anti-Apartheid cases so powerfully illustrate, concerted parliamentary, religious and grass roots pressure can eventually persuade Western governments to put their peoples’ core values of justice, freedom, democracy and the rule of international law before narrow national self-interest. This is what the West Papuans so urgently need – now, before it is too late.
Richard Samuelson
Co-director, Free West Papua Campaign, Oxford, UK.
NOTES
(1) Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Manfred Nowak: MISSION TO INDONESIA 7 March 2008
“Mr Nowak found that torture and other forms of inhuman & degrading treatment or punishment of prisoners is widespread and "At some police stations, e.g. in … Polres Wamena [West Papua] …, severe beatings were ongoing as the Special Rapporteur conducted his visit."
The Special Rapportuer also particularly highlighted "the use of excessive force by [Indonesian] security forces"... "in particular in Papua" and called on the Government of Indonesia to "take all steps necessary to stop the use of excessive violence during police and military operations, above all in conflict areas such as Papua …". http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/7session/A.HRC.7.3.Add.7AEV.doc
(2) See: West Papua: Genocide, Demographic Change, the Issue of 'Intent', and the Australia-Indonesia Security Treaty by Dr. Jim Elmslie, University of Sydney, West Papua Project.(2007)
(3) “He [The Rt Revd Richard Harries, Bishop of Oxford] is right to say that [in the 1969 Act of Free Choice] there were 1,000 handpicked representatives and that they were largely coerced into declaring for inclusion in Indonesia” Baroness Symons (Foreign Office Minister) speaking in the House of Lords, 13th December 2004
(4) Report of the Special Representative of the Secretary-General Ms Hina Jilani on the situation of Human Rights Defenders on her visit to Indonesia (5-12 June 2007) 28 January 2008.
(5) Letter from Catherine Seaton, SE Asia & Pacific Group, Foreign & Commonwealth Office, London, to Richard Samuelson, Co-Director, Free West Papua Campaign (UK), 16 June 2008
(6) See Amnesty International UK Action on Filep Karma & Yusak Pakage:
http://www.amnesty.org.uk/actions_details.asp?ActionID=204
(7) See: The Last Frontier - Illegal Logging in Papua Report by the Environmental Investigation Agency & Telepak
http://www.eia-international.org/files/reports93-1.pdf
(8) Indonesia deploys British arms against protesters: The Observer (UK) 27 November 2005 http://www.guardian.co.uk/world/2005/nov/27/indonesia.armstrade
Diposting oleh
ADMIN KOMUNITAS PANIAI
di
1.5.09
0
komentar
Label:komunitas paniai PAPUA BARAT
Jumat, Maret 13, 2009
Halangi Pemilih Hukuman Penjara 4 Bulan
JAYAPURA (PAPOS)- Program scenario system pengaman (Sispam) kota gelar pelatihan pemilu di taman Imbi, Kamis (12/3). Untuk itu, diharapkan pada saat pelaksaan pemilu tidak ada tindakan-tindakan yang mengarah kepada pelanggaran hukum. Dan bila ada yang sengaja menghalang-halangi memberikan hak pilihnya bisa di jerat dengan pidana penjara paling singkat 4 bulan atau paling lama 60 hari sesuai dengan undang-undang No. 10 tahun 2008. ‘’Karena itu, jangan ada yang coba-coba menghalangi orang lain untuk memberikan hak pilihnya. Sebab bila terjadi seperti itu, maka pihak keamanan akan memberikan tindakan tegas, karena pemilihan ini pesta Demokrasi yang di laksanakan secara nasional dan tetap harus kita amankan,’’ ujar Kapolresta Jayapura AKBP Roberth Djoenso SH kepada wartawan
Lanjut Kapolresta, untuk pengamanan pemilu pemerintah Kota Jayapura disiapkan sekitar 600 personil untuk melakukan pengamanan di 578 TPS di Kota Jayapura. Disamping itu juga pihaknya menyiapkan cadangan yakni satu SSK dari Dalmas, satu SSK dari Brimob Polda Papua dan SSK dari TNI-AD. Dengan demikian nantinya saat dalam pelaksanaan pemilu di Kota Jayapura tidak ada masalah.
Dalam simulasi pemilu ini kita melibatkan masyarakat untuk bersama-sama dengan anggota berada di TPS. Artinya, kalau ada yang mengacaukan dalam satu perkara, masyarakat ikut mengamankan. Sekedar infomasi juga dari Polda Papua sendiri memberikan tambahan pasukan kurang lebih 15 SSK dan 1800 personil yang akan disiapkan untuk diterjunkan dibeberapa Polres di Jayapura.
Dikatakan kegiatan ini pada intinya untuk melatih anggota agar memiliki kemampuan secara teorotis maupun kemampuan di lapangan, termasuk pihak Polri untuk memberikan respon terhadap masyarakat. Nah, apabila ada yang sengaja menghalang-halangi memberikan hak pilihnya bisa dijerat denga pidana penjara paling singkat 4 bulan atau paling lama 60 sesuai dengan undang-undang No. 10 tahun 2008.(cr-50).
Diposting oleh
ADMIN KOMUNITAS PANIAI
di
13.3.09
0
komentar
Label:komunitas paniai PAPUA BARAT
Tentang Blogsite!!!!!
salam @admin
TiNGGaLKaN PeSaN AnDa!!
|
|
Blog Archive
Paniai Situs
Berita dari Detik
"Buku Pendidikan Papua"
Buku adalah jendela dunia.
Anak-anak Papua
Foto di atas adalah sebuah potret pendidikan dan kesehatan anak-anak Papua di hampir seluruh pedalaman Papua. Hak mereka untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan masih memerlukan perjuangan yang berat untuk dipenuhi. Kita harus mengakiri! (Sumber foto dari pendidikanpapua.blogspot.com )
Mata Hati
mari bersatu menyapaki satu tujuan membawah paniai ke dunia era globalisasi
Gedung Sekolah
Contoh salah satu gedung sekolah di pedalaman Papua
Aksi
Demo beberapa siswa paniai, saat terjadi pemogokan sekolah

