Kepala Dinas Dikjar Provinsi dan Anggota DPRP Tiba, Sekda Paniai ‘Kabur’

Kepala Dinas Dikjar Provinsi dan Anggota DPRP Tiba, Sekda Paniai ‘Kabur’
ENAROTALI – Sabtu (8/11) siang di Bandara Enarotali, ribuan guru tampak kecewa bahkan sempat mengamuk ketika Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Paniai diam-diam “kabur” dengan menggunakan pesawat Aviastar yang baru saja ditumpangi Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua, James Modouw, bersama dua anggota DPRP, Beatriks Pekey dan Danang Jaya.
Kedatangan tim dari Jayapura itu disambut ratusan guru yang memang sangat mendambakan kehadirannya di Paniai untuk menseriusi masalah mogok mengajar pasca aksi demo yang digelar dengan disertai sejumlah tuntutannya.
Usai bersalaman dengan para guru, James Modouw dan rombongan beristirahat sejenak sebelum akhirnya digelar pertemuan akbar di Gedung Serba Guna (GSG) Uwata Wogi Yogi Enarotali.
Dalam pertemuan tersebut, Modouw mengatakan, persoalan yang menimpa para guru di Paniai harus diselesaikan berdasarkan mekanisme yang ada. Sambil pemerintah daerah bersama instansi terkait menuntaskan tuntutan para guru, diharapkan sekolah dapat dibuka semata-semata hanya demi kepentingan anak-anak sekolah yang sebentar lagi akan menempuh ujian maupun ulangan.
Hal sama juga ditegaskan oleh Wakil Bupati, Derek Pakage yang hadir dalam pertemuan itu. “Apa yang telah menjadi tuntutan kalian (para guru, Red) akan kita selesaikan. Jadi sambil menunggu, guru-guru bisa kembali ke masing-masing tempat dan selanjutnya hari Senin tanggal 9 November, sekolah bisa diaktifkan seperti biasa,” tuturnya.
Pada kesempatan sama, salah seorang wakil rakyat yang duduk di DPR Papua, Beatriks Pekey meminta hak-hak guru harus dipenuhi segera, supaya proses pendidikan di daerah ini dapat berjalan lancar. Untuk itu, pemerintah daerah bersama instansi teknis harus melihat nasib para guru. Karena kalau tidak, kita khawatirkan hal sama yang lebih parah bisa terjadi.
“Bila semua administrasi dan pelayan beres, saya yakin tidak mungkin dewan guru ini mogok satu dua hari apalagi sampai berminggu-minggu. Guru tidak mengajar selama berbulan-bulan itu hal baru di daerah asal saya Paniai ini,” tandas anggota Komisi E itu.
Sementara itu, terkait tidak hadirnya Sekda Paniai yang sempat disesalkan para guru, Wabup mengatakan tidak jadi soal. Sebab kewenangan daerah sepenuhnya bukan ditangan seorang Sekda, melainkan Bupati dan Wakil Bupati. “Keputusan tertinggi di daerah ini ada di tangan Bupati. Jika Bupati berhalangan, maka ada Wakil Bupati,” ujar Derek Pakage menjelaskan.
Sekretaris PGRI Kabupaten Paniai, Johni Yanes yang memandu pertemuan tersebut, mempertanyakan itikad baik pemerintah menyikapi persoalan yang menimpa dunia pendidikan di daerah ini. “Banyak sekali data-data yang sudah kami kumpulkan, ternyata hak-hak kami guru, hak sekolah, hak guru honorer dan sukarela serta penjaga sekolah dihabiskan oknum-oknum tertentu di daerah ini,” tegasnya.
Oleh sebab itu, lanjut Johni, tolonglah kalau sumber dananya dari kabupaten harus jelas, jangan dikaburkan dengan anggaran dari provinsi apalagi pusat. “Karena ada banyak temuan itu yang membuat kami guru-guru demo dan membuat keputusan bersama untuk menuntut segera ganti oknum-oknum di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Paniai,” tutur Kepala SMP Negeri Waghete ini.
Bila masih juga belum ditangani hingga tuntas, sambung Johni, kelihatannya aksi mogok mengajar tidak akan berakhir. “Saya kira Bapak Kepala Dinas P dan P Provinsi serta Bapak Wakil Bupati dan para anggota DPR Papua dan kita semua sudah mendengar langsung bagaimana reaksi para guru. Itulah kenyataannya, kami ini tidak bisa merekayasa sebuah fakta memilukan yang sedang terjadi di Paniai ini,” imbuhnya