Bendera OPM dan RMS Berkibar di Belanda

Minggu, 16 Agustus 2009 | 12:51 WIB

DEN HAAG, KOMPAS.com — Bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Republik Maluku Selatan (RMS) berkibar di Belanda, saat ribuan masyarakat Indonesia di negeri kincir angin ini menyambut kemerdekaan HUT ke-64 RI yang dilaksanakan di Wassenar, Belanda, Sabtu (15/8).

"Kami hanya memberitahukan kepada masyarakat Indonesia dan internasional bahwa kemerdekaan Indonesia bukan pada 17 Agustus tetapi 27 Desember, dan kami juga menolak Papua dimasukkan dalam wilayah kesatuan NKRI," kata Koordiator Free West Papua, R Paphua.

Paphua menambahkan, wilayah Papua Barat merupakan wilayah yang bebas dari campur tangan Indonesia. "Kami merdeka," teriaknya.

Demikian pula yang dikatakan koordinator RMS, Frida Pasanea, yang menolak Maluku bagian dari wilayah Indonesia.

Menurut dia, berdasarkan sejarah, pada 25 April 1950, Maluku telah memiliki presiden perdana, yakni Wai. "Artinya, kami adalah sebuah negara karena memiliki kepala negara tersendiri," kata tenaga pengajar di SD Islam Amsterdam ini.

Baik Paphua dan Frida menyatakan kekecewaannya terhadap bangsa Indonesia karena dinilai tidak berlaku adil dalam memperlakukan masyarakat Papua dan Maluku. Frida mencontohkan, 37 tahanan politik warga Maluku yang dipenjarakan karena mengibarkan bendera RMS di Indonesia mendapat perlakuan yang kurang manusiawi.

Hingga saat ini, sejumlah tahanan tersebut masih berada dalam lembaga pemasyarakatan di daerah Jawa sejak Maret 2009. "Kami mendapat kabar kalau beberapa tahanan tersebut terserang penyakit malaria dan TBC, namun belum mendapatkan perawatan minimal dari petugas," kata Frida, yang telah bermukim di Belanda selama 47 tahun.

Bagi mereka, pengibaran bendera OPM dan RMS ini merupakan bentuk dari kebebasan berpendapat dan berekspresi. "Belanda adalah negara demokrasi, makanya kami berani memperlihatkan kepada dunia dan simbol OPM serta RMS di negara ini, karena mustahil kami ditangkapi," kata Frida.

Sementara itu, Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda Junus Effendi mengatakan, Indonesia adalah negara yang terbentang dari Sabang hingga Merauke, termasuk Papua dan Maluku. Dia juga menegaskan, Belanda secara sah telah menerima kedaulatan kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus.

selengkapnya......

"TNI di Balik Konflik Freeport, Itu Fitnah"

TNI yang bertugas hanya mendapat uang makan perhari Rp 30 ribu dan BBM sesuai kebutuhan.

Kamis, 13 Agustus 2009, 10:50 WIB

Elin Yunita Kristanti

VIVAnews - Konflik tak pernah reda di areal tambang emas PT Freeport Indonesia, terutama di jalur Timika-Tembagapura yang dijuluki sebagai jalur maut. Bebagai dugaan mengemuka, dari kecemburuan sosial sampai perebutan lahan pengamanan yang melibatkan TNI.

Panglima Kodam 17 Cenderawasih, Mayor Jenderal AY Nasution mengatakan tudingan sejumlah pihak bahwa konflik di areal Freeport yang terjadi terus menerus adalah ulah dari TNI, yakni dalam rangka perebutan lahan pengamanan, merupakan fitnah besar.

"Lahan yang mana yang diperebutkan? Kok semua tudingan diarahkan ke TNI. Itu fitnah," kata dia di Jayapura, Kamis 13 Agustus 2009.

Dalam pengamanan Freeport dengan sandi satgas Amole, tambah dia, TNI diminta bantuan oleh Polri. Jumlah TNI yang melakukan pengamanan hanya sedikit, hanya 112 orang dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. "Sementara luas areal Freeport sangat luas dan berada di hutan, tentu tak seimbang," tambah dia.


TNI yang membantu, jelas dia, hanya mendapat uang makan perhari Rp 30 ribu. "Sedangkan BBM sesuai kebutuhan," tambah dia.

Pangdam juga membantah warga sipil yang pelaku penembakan adalah warga yang pernah dilatih TNI jadi milisi. "TNI selalu korban fitnah," lanjut dia.

Insiden penembakan oleh kelompok bersenjata sebelumnya terjadi di kawasan perusahaan pertambangan PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Papua, Sabtu pagi 11 Juli 2009. Serangan atas mobil dengan nomor seri LWB 01.2587 itu terjadi pada pukul 5.20 waktu setempat. Satu warga Australia, Drew Nicholas Grant (29) tewas dalam insiden tersebut.

Pada Minggu 12 Juli 2009 dikirim tim untuk melakukan olah TKP di mile 52 Tembagapura, Papua. Polri yang terdiri dari pasukan Brimob dan Densus 88, saat tiba di Mile 51 sekitar pukul 10.45 WIT, pasukan tersebut diserang kelompok tak dikenal dari arah kanan dan kiri jalan dengan senjata api. Iptu Adam Heri Gunawan terkena luka tembak di paha kiri dan AKP Anggun terkena serpihan pada jari tangan dan langsung dievakuasi ke RS Tembagapura.

Penembakan juga terjadi keesokan harinya, Minggu 12 Juli 2009, sasarannya konvoi logistik. Seorang petugas keamanan Freeport, Markus Rattealtewas tewas dalam kejadian tersebut. Pada Senin 13 Juli 2009, seorang anggota Provost Satuan Tugas Amole Polda Papua, Bripda Marson Freddy Patiteikoni ditemukan tewas di jurang.

Sembilan orang tersangka telah ditahan, termasuk dua karyawan Freeport. Namun, insiden penembakan belum juga berhenti.

selengkapnya......

64 TAHUN NKRI, FREEPORT MERDEKA

OLEH: Arkilaus Arnesius Baho.

Detik-detik menjelang perayaan usia 64 tahun Negara Indonesia ini, terjadi masalah krusial bangsa yang terus dibiarkan. Terhitung sejak bulan Juli 2009 saja, orang tak dikenal berondong tembakan yang menewaskan karyawan PT.FI dalam areal investasi PT. Freeport Indonesia di Timika Tanah Papua sampai saat ini tanpa sebuah penyelesaian yang bermartabat oleh Bangsa Indonesia jelang HUT Nasional negara. Inilah bukti bahwa lingkaran keadilan bagi investasi diutamakan selama ini, terutama keberada Freeport di Papua lebih merdeka dibanding kemerdekaan Indonesia maupun kedaulatan rakyat Papua. Gunung dibor, lingkungan di cemari, rakyat di pindahkan dari habitat aslinya bahkan pulau Papua bagian barat ( Sorong-Maroke) dijual secara sistematik dalam rasio penentuan detik-detik integrasi Papua.


Jika dicermati, luas keseluruhan areal kontrak karya Freeport di Papua saja selama 39 tahun sudah memasuki 1 juta hektar lahan eksplorasi. Jumlah tersebut termasuk juga areal penambangan mineral dan batubara di seluruh Indonesia sampai tahun 2005 telah mencapai lebih dari 44 juta hektar atau mencapai 44% luas hutan Indonesia. Penting untuk diketahui bahwa sebagian besar lokasi kontrak mineral dan batubara umumnya berada di kawasan hutan. Luas area yang diserahkan pemerintah melalui skema kontrak tersebut mencapai 23% dari luas daratan Indonesia. Berdasarkan laporan Direktorat Mineral dan Batubara menyatakan bahwa sampai tahun 2005 terdapat 13 perusahaan tambang skala besar yang tengah berproduksi di Indonesia . Perusahaan tersebut bersifat padat modal yang hanya menyerap sedikit tenaga kerja sebagai operator untuk mengangkut material yang diolah menjadi konsentrat. Konsentrat tersebut diperoleh dengan cara memisahkan material yang bernilai ekonomis dari material yang tidak bernilai ekonomis.

HUT Negara Kesatuan Republik Indonesia 17 Agustus 2009 dirayakan dalam usianya yang ke enam puluh tahun. Refleksi yang paling mendesak adalah sudah kah kedaulatan Negara atas segala cengraman kepentingan politik dan Negara-negara kapitalisme lainnya?. Pidato Presiden dihadapan anggota DPR-RI di senayan city ( Jumat 14 Agustus 2009 ) sudah beralu. Agenda pemerintahan kedepan tergambar pula dalam pidato tanpa teks Bapak Presiden. Yang menarik adalah dalam pidato kepala Negara mengaku bahwa Indonesia adalah satu dari Negara-negara asean yang mampu bertahan bahkan sebagai penyuplai bagi stabilnya krisis ekonomi dunia akhir-akhir ini.

Indonesia adalah salah satu Negara penghidupan ekonomi bagi penduduk Amerika Serikat yang nota bene harus hidup dalam lilitan pajak Negara. Sistem politik dan ekonomi Amerika yang sudah kuat dalam tatanan roh kapitalisme, mangakibatkan suhu politik Negara adidaya tersebut harus mempertahankan negaranya dengan anggaran pajak yang diterapkan oleh pemerintahan terhadap penduduk AS maupun ekspansionisme kepentingan ekonomi ke Negara-negara lainnya, benua Asia khususnya Indonesia merupakan Negara paling banyak menjual asset kekayaan kepada Negara-negara Kapital termasuk AS.

Koalisi Anti Utang “ KAU” lembaga advokasi utang Negara dalam rilisnya “ Empat Puluh Tahun Merdeka, Enam puluh tahun dijajah Utang “ ( baca: www.kau.or.id ) sangat menakjubkan bahwa Sejak 60 tahun lalu (1949 – 2009), Indonesia terus dijajah oleh utang. Dalam perjanjian Konfrensi Meja Bundar (1949), Belanda mewariskan utang sebesar US$ 4 miliar dolar sebagai syarat kemerdekaan republik. Padahal utang tersebut digunakan untuk memerangi rakyat Indonesia dan menguras kekayaan alam. Sampai tahun 2005, Koalisi Anti Utang (KAU) mencatat, total komitmen utang luar negeri yang sudah dicairkan jumlahnya mencapai US$ 162,3 miliar (sekitar Rp1.600 triliun).

Ibarat tak ada atruan bagi pengelolaan Negara yang berdaulat, utang Negara yang begitu bertambah tidak mampu di tanggulangi Negara dari hasil pelimpahan investasi dalam negeri. Freeport di Papua saja, setiap hari punya nilai produksi 27 juta dollar AS, dan beroperasi hingga tahun 2041. Freeport punya penghasilan saja sudah demikian belum lagi perusahaan asing lainnya dari total 80 persen asset asing dalam Indonesia.

Logika ekonomi dan politik sebuah kekuasaan Negara berdaulat bila digadaikan, kita tunggu kapan saja dan dimanapun kemauan pemodal yang telah merdeka dalam NKRI untuk ambil alih Negara. Ya, negara ini sudah tidak berdaulat bahkan telah dijual secara sistematik kepada Negara lain melalui pinjaman dan penanaman modal asing. Untuk mengatasi krisis dengan utang baru yang di tulis Salamudin Daeng dari Institute For Global Justice ( IGJ ) halaman 128-global justice update edisi 2 juni 2009, bahwa tambahan utang baru bagi Indonesia terutama disaat krisis global semakin memperparah kondisi masyarakat Indonesia. Negara Indonesia tidak akan mampu menyediakan sendiri dana pembangunan dan bahkan jaminan sosial bagi rakyatnya, karena dananya telah habis dibayarkan untuk cicilan pokok dan bunga utang laur negeri.

Sudah begitu pasrahnya pemerintah terhadap utang, berondongan Dominasi investasi usaha asing tak bisa dibendung lagi. Kemerdekaan investasi hari ini sebagai wujud dari pelatakan dasar utama modal raksasa yang lahir dari pemasukan PT. Freeport kedalam bingkai Indonesia melalui instrumen hukum UU PMA. Freeport buka jalan bagi kemerdekaan investasi. Walaupun saat ini perayaan HUT 64 tahun berdirinya Negara Indonesia, rubuh sudah dengan dinamika dominasi kemerdekaan neoliberalisme. Tak mampu di atasi, fakta-fakta diatas, mengharuskan pemerintah terus bersemangat menerima investor kedalam Indonesia demi pembayaran utang Negara. Investasi di Papua seperti Feeport yang sudah lama dan grup pemodal seperti Binladen Grup, Jepang dan Cina, Inggris, yakinlah hanya untuk kepentingan pelunasan utang Negara dan bukan untuk kemakmuran dan keadilan rakyat Papua.

Keadilan ekologis, pemenuhan HAM, demokrasi sejati tidak bisa diharapkan dapat dipenuhi bagi Negara dalam ruang kemerdekaan imperialisme hari ini. Faktanya, pemenuhan Ekologis, HAM dan demokrasi mati suri akibat hegemoni pemodal. Negara menyelenggarakan ekonomi nasional dalam kekangan ( berondong ) kapitalis kemudian menghalalkan semua kerusakan lingkungan, menghalalkan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan demokrasi demi kelangusungan penanaman modal dalam negeri. Sudah begitu, jargon Otonomi Khusus Papua pun di-berondong bagi pemenuhan kekuatan modal internasional sejati. Hanya butuh kekuatan politik pemberani dengan menyingkirkan rezim neoliberal dalam kekuasaan Indonesia maupun Papua, mem-berondong Freeport sebagai akar masalah penjajahan kekayaan alam, demi sebuah proteksi kedaulatan rakyat Indonesia dan Papua khususnya untuk pemenuhan bagi keadilan ekologis, penegakan HAM dan pemenuhan ekonomi menjadi satu benteng kemerdekaan. Selamat HUT RI yang Ke 64.

Foto diatas adalah penyerangan Militer terhadap pendukung Bupati Wamena David Hubi yang hendak meghadang aparat ketika penangkapan Bupati terkait kasus Korpsi, Wamena 2004.

selengkapnya......

Bows, arrows and a dream of liberation

Bows, arrows and a dream of liberation Aug 14, '09 7:24 PM
for everyone
var articleheadline = "Bows, arrows and a dream of liberation";

AMP Internasional Report

For 40 years, they've fought a jungle war for freedom. Alexander Groom meets one of the world's most isolated rebel armies

Friday, 14 August 2009

Alexander Groom

The West Papuan villagers still cling to hunter- gatherer traditions. Armed mainly with bows and arrows, the only guns they possess have been captured from Indonesian security posts

A sound of gunshots filled the air as we clambered through thick undergrowth to a clearing. There, perched on a a steep mountainside surrounded by lush rainforest, was a breathtaking sight. Villagers charged around chanting in a state of high excitement.

The village leader, dressed in little more than a wooden penis koteka and a feathered hat, solemnly called everyone to attention. Then two men stepped forward to raise the outlawed national flag.

A wild pig had been slaughtered, and we settled down to a feast with spinach and sweet potatoes. Around us, a ragged bunch of men sat watching, smiling and looking on as they smoked the locally grown tobacco.

Armed with bamboo spears, bows and arrows, (as well as a few old AK47 assault rifles) 400 rebel fighters are hidden here in one of the remotest places on earth, the jungle highlands of West Papua. Some of the soldiers were dressed in old T-shirts and combat fatigues, but most wore little more than wooden kotekas (penis gourds), their hair and limbs decorated with garlands of leaves.

The AK47s had been stolen, they explained, during a raid on an Indonesian security post, after a nearby village had been attacked leaving 45 people dead, more than half of them women and children. "These guns were used against our people," one of the men said, brandishing a rifle. "Look at them, they are US-supplied. What more evidence do you need that Western-supplied weapons are being used by the Indonesian military to kill West Papuans? We are defending our land and people against this illegal occupier that is killing so many of us".

As the tenth anniversary of East Timor's independence from Indonesia draws near, this other troubled province of the vast Indonesian archipelago looks set to renew its bid for freedom. It lies 155 miles north of Australia, on the western half of the island of New Guinea. For more than 40 years it has been waging a small-scale war against the occupying Indonesian army.

Human-rights groups estimate that the Indonesian security forces have killed as many as 200,000 native Papuans since the territory was absorbed into Indonesia in 1963. Yet this is a forgotten war, due in part to an Indonesian-imposed ban on foreign media entering the region.

Becoming the first western journalist to reach the stronghold of the outlawed West Papua liberation army â the Organisasi Papua Merdeka (OPM) in the remote central highlands of the country, involved evading Indonesian army road-blocks, trekking through inhospitable jungle terrain, and a series of clandestine rendezvous. Home to over 300 different tribes, the territory is one of the most remarkable places on earth. Most Papuans live subsistence or hunter-gatherer lives that have changed little in centuries. Between them these tribes speak some 125 languages.

There are snow-capped mountains, breathtaking highlands and a coastline of mangrove swamps and pristine beaches, as well as a dizzying array of flora and fauna. Research scientists uncovered 50 new species of plants and animals in the Forja Mountain region in 2005. But despite its appearance as a tropical paradise, the reality for those living there could not be more different.

A former Dutch colony, West Papua gained independence in 1961, but Indonesia invaded the following year. The UN oversaw a plebiscite on August 22 1969 but out of a population of 800,000 people, only 1,000 tribal elders were allowed to vote. Many later told how the Indonesian military had forced them at gunpoint to vote in favour of integration.

Some international huma-rights observers estimate that almost 400,000 Papuans have lost their lives in atrocities committed by the Indonesian military. Thousands of others have reportedly been tortured, raped, imprisoned or "disappeared" for speaking out against Indonesian rule.

Forty years on, an upsurge in armed activity by the separatist movement is a statement of intent about their efforts to force international attention and a re-run of the bitterly contested vote. But the rebels, who include school teachers and civil servants, provide little match for the 50,000 Indonesian soldiers deployed across West Papua.

Many regard the camp as a sanctuary where they can live a traditional lifestyle devoid of Indonesian-imposed values which they complain are swamping traditional culture. Others come for refuge from army raids routinely carried out on highland villages. "I walked with my daughter for three days to come here," one woman said. "The Indonesian military stormed our village and took my husband and son away. I don't know where they are".

There were haunting accounts from young men who'd seen their mothers and sisters raped by Indonesian soldiers; a former school teacher told of his despair at how the teaching of Papuan history and culture is banned: "It destroyed my soul being forced to teach Javanese history and being told that Papuan history is not important. We are a proud people with our own identity and rich history. We are not Indonesian."

Daily life at the camp starts at dawn with a traditional flag ceremony. By day the women tend crops or collect firewood, while elders provid battle training to the rebel fighters. At night, everyone crowds into the communal huts to eat.

With all forms of political opposition to Indonesian rule banned, the Organisasi Papua Merdeka (OPM) was established in 1965 and is still labelled an illegal separatist movement by the Indonesian authorities. Hundreds of its members are currently in prison, thousands more have been killed or 'disappeared'. Yet, despite being poorly armed, the OPMs military wing has been a constant thorn in the side of the Indonesian forces.

The consequences of resistance to Indonesian rule are well documented. British-supplied Hawk jets have been used in bombing raids against Papuan highland villages. Papuans also allege that in 2006, British-supplied water cannons were filled with acid and used against peaceful protesters in the provincial capital of Jayapura. Dozens of people were blinded and badly burnt.

Indonesia's interest in West Papua runs deep. The region is rich not only in natural beauty, but also natural resources. Freeport, the world's largest copper and gold mine, is located in the highland region. A joint venture between the British mining company Rio Tinto and the US giant Freeport McMoran, it provides Indonesia with revenues of $350bn a year. Papuans bitterly resent it, claiming none of the revenues are directed at solving any of their innumerable social and economic problems.

After the death of the Indonesian dictator Suharto in 1998, West Papua enjoyed a brief political respite. The Papuan Presidium Council (PDP) was launched, the OPM declared a ceasefire, and independence rallies and flag raisings were common. But the Indonesian military moved in. Thousands were rounded up and imprisoned, and many others disappeared. An escalation in events culminated in the assassination of the PDP chairman, Theys Eluay in November 2001. Yusak Pakage is one of the province's best known political prisoners. Recognised as a "Prisoner of Conscience" by Amnesty International, he is currently serving a ten-year sentence. Ill and now in hospital, he is a small figure with hunched shoulders who speaks vividly about his dream of freedom. "Every day I pray to God for freedom here in West Papua. Me and my people have only known suffering under Indonesian rule. We need the UK, the US and Australia to help us."

The British government continues formally to recognise Indonesia's territorial integrity. The Foreign Office favours implementation of autonomy laws that Indonesia introduced in 2001. Many Papuans believe that far from transferring power and money to their land, the autonomy process has actually made them poorer.

Benny Wenda is widely regarded as Papuans' leader in waiting. But he is a political refugee in Britain. "Our world has been turned upside down by the Indonesian occupation," he says. "We have been crying for help for over 40 years but our voice has never been heard". Back in the jungle, the actions of the ragged band of rebels may prove just as decisive as his words. "We will not wait another year for freedom to come," one rebel vowed. "We'd rather die trying to get our freedom than spend another year under Indonesian rule."
For more information, go to www.forgottenbirdofparadise.net.
http://www.independent.co.uk/news/world/australasia/bows-arrows-and-a-dream-of-liberation-1771884.html

Aliansih Mahasiswa Papua (AMP) Internasional
The Student Aliance of West Papua in U.K.


;

selengkapnya......

LETTER FROM INTERNATIONAL LAWYERS FOR WEST PAPUA TO PRESIDENT REPUBLIK OF INDONESIA

STATEMENTS

By ILWP

INTERNATIONAL LAWYER FOR WEST PAPUA
http://www.ilwp.org/
P.O. Box 656, Oxford, OX3 3AP England, U.K. Tel+441865728412
secretariat@ilwp.org


Mr. Susilo Bambang Yudoyono
President
Republic of Indonesia
Presidential Palace
Jl. Medan Merdeka Utara
Jakarta Pusat 10010
INDONESIA
Tel: + 62 21 3845627 ext 1003
Fax: + 62 21 231 41 38, 345 2685, 345 7782
Email: presiden@ri.go.id


STATEMENT: INTERNATIONAL LAWYERS FOR WEST PAPUA

The International Lawyers for West Papua are deeply concerned at the arrests, detention and apparent torture of West Papuans by the Indonesian Government.

By its actions the Indonesian Government is once more violating international law, specifically the fundamental human rights guaranteed by international law.



Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights states that:

1.Everyone shall have the right to hold opinions without interference.

2.Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.

3. The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary:

(a) For respect of the rights or reputations of others;

(b) For the protection of national security or of public order (order public), or of public health or morals.

Freedom of expression covers the right to voice support for
organisations such as the International Lawyers for West Papua, which is dedicated to upholding the rule of international law through peaceful means. General Comment 10 emphasises that any restriction on the exercise of freedom of expression must be provided by law, must be

“necessary,” and must not put the right itself in jeopardy.

Indonesia acceded to the Covenant on Civil and Political Rights in February 2006 and is therefore legally bound to allow West Papuans to express their views peacefully.

Article 21 of the Covenant on Civil and Political Rights guarantees the right to peaceful assembly and therefore protects the right of West Papuans to demonstrate peacefully in support of their views. Indonesia
is in breach of this obligation by arresting and detaining demonstrators.

Freedom of expression and freedom of assembly are the basic freedoms of a democratic country. We are very concerned about the fifteen people on trial in Nabire and the three-year sentence imposed on Buchtar Tabuni for peaceful demonstrations.

We are also deeply concerned about the reports of torture of political prisoners. Torture is a crime against humanity and is prohibited by international law in all circumstances.

We therefore respectfully request the Indonesian Government to

- Release immediately all political prisoners;
- Take immediate steps to ensure that all West Papuans are able to exercise their fundamental human rights under international law without reprisals, fear or threats;
- Permit a credible international organisation to conduct an independent enquiry into the allegations of torture.

There can be no peace in the world unless all states, including Indonesia, respect the inherent dignity of mankind and actively protect the fundamental human rights and freedoms guaranteed by international law.


1.Charles Foster Barrister & International Lawyers for West Papua.

2.Melinda Janki International Human Rights Lawyer, Attorney-at-Law Guyana & International Lawyers for West Papua

3.Nigel Hughes Attorney-at-law Guyana

4.Gino Persaud Attorney-at-law Guyana


Secretariat
International Lawyer for West Papua
http://www.ilwp.org/
==========================

;

selengkapnya......