BERITA TERHANGAT DARI LINTAS BANGSA PAPUA BARAT ; ;

Sabtu, Mei 30, 2009

KAMI SIAP DESAIN WEBSITE DAN BLOG SESUAI KEINGINAN ANDA

BALAIWEB NUSANTARA JUAL DOMAIN + HOSTIMG


OCEP- Anda telah berada di tempat yang tepat bila anda sorang pengusaha, instansi, organisasi, yayasan atau pemilik produk yang ingin mempunyai website sendiri (bukan gratisan) tapi tidak ingin boros mengeluarkan banyak dana, repot daftar domain, repot pilih tempat hosting.

bikin website dot com, dot net .dot org .dot info .dot biz .dot us .name, dll memberikan layanan jasa pembuatan website all in one, mulai design, domain, hosting dan pemeliharaan. Anda dapat mempunyai website sendiri tanpa meninggalkan konsentrasi terhadap bisnis yang sedang anda jalankan. Anda serius? silakan mendaftar di wesite kami www.balaiweb.com dan buktikan bahwa kami memang berkelas.

BalaiWeb Nusantara adalah penyedia layanan web hosting, registrasi nama domain ( .com .net .org .info .biz .us .name, dll ) / domain provider untuk Indonesia, dan web desain serta web development. Memberikan pelayanan dan kualitas yang terbaik adalah salah satu alasan untuk anda kami tercipta. Kecepatan menyebarkan informasi tentang Jasa, Produk, Layanan Publik dan lainnya merupakan salah satu tolak ukur kami untuk keberhasilan bisnis individu atau perusahaan anda.
BalaiWeb menggunakan server dengan teknologi masa kini, dilengkapi dengan control panel (cPanel versi terbaru) serta Fantastico, memudahkan anda dalam manajemen dan pembuatan website. Anda tidak perlu bingung, kami sediakan server dalam Negeri (Indonesia / IIX) dan Luar Negeri, semua server dapat di akses dari manapun secara cepat bilamana tersedia jaringan internet. Semaksimal mungkin kami kalkulasi dan berikan harga yang ekonomis dengan tidak mengurangi atau memberikan kualitas rendah. Melalui paket kami yang antara lain personal hosting, blog hosting, joomla hosting, web bisnis, web desain dan hosting dengan harga yang pantas dan terjangkau.
Kami siapa mendesain website sesuai dengan Anda telah berada di tempat yang tepat bila anda seorang pengusaha, instansi, organisasi, yayasan atau pemilik produk yang ingin mempunyai website sendiri

Call/ sms +6285244963003/ +6281226948788 Atas Nama Yosep Gobai (desain website khusus PaPua)
Call/sms (0274) 656-6326 Atas Nama mas Turino (dasain website khusus sejawa dan

selengkapnya......

Pendayagunaan Open Source Software - RDBMS & MySQL


OCEP. SQL (Structured Query Language) adalah bahasa query yang standard yang digunakan sebagai suatu bahasa sederhana dan dasar, yang memungkinkan Anda untuk berkomunikasi dengan database, membaca, menulis, dan memperoleh informasi yang berguna dari database. Meskipun sifatnya non-procedural, lebih mudah bekerja dengan SQL daripada dengan kebanyakan bahasa pemrograman seperti PHP, PERL, Java dan lain-lain, namun kadangkala menyulitkan untuk beberapa kasus yang rumit bagi mereka yang baru mengenal SQL. Perintah atau statement SQL yang paling sederhana yang memungkinkan seorang user dapat menampilkan atau memperoleh data dari suatu tabel adalah perintah atau statement SELECT. Sesuai dengan namanya, dengan perintah SELECT seorang user dapat memilih data yang spesifik dari tabel untuk menampilkannya.
SQL telah distandarisasi, dan versi saat ini mengacu pada SQL-92. Beberapa database yang mendukung SQL seharusnya menyesuaikan dengan standard SQL saat ini. Standarisasi SQL telah mejadikan SQL sebagai perangkat atau tool istimewa yang digunakan dalam pengembangan dan desain web. Sebagian besar program atau software untuk pengembangan aplikasi web, terutama Allaire's Cold Fusion dan Macromedia Dreamweaver Ultradev, mengandalkan pada SQL atau perintah-perintah SQL untuk menghubungkan dan memperoleh informasi dari database.

Flat file database adalah suatu database yang didesain menyertakan suatu tabel tunggal. Flat file database meletakkan seluruh data kedalam tabel tunggal, atau daftar, dengan kolom-kolom yang merepresentasikan seluruh parameter. Sebuah flat file bisa terdiri dari banyak kolom, seringkali dengan duplikasi data yang cenderung menyebabkan kerusakan data (data corruption). Jika Anda memutuskan untuk menggabungkan data diantara dua flat file, maka Anda harus melakukan copy dan paste informasi yang relevan dari satu file ke file yang lainnya. Disini tidak ada otomatisasi diantara dua flat file. Jika Anda memiliki dua atau lebih flat file yang berisi data alamat klien, sebagai contoh, klien telah berpindah alamat, maka Anda harus merubah secara manual alamat klien tersebut yang ada dalam setiap flat file. Perubahan informasi dalam satu file tidak memiliki sangkut paut dengan file lainnya. Flat file menawarkan fungsionalitas untuk menyimpan informasi, memanipulasi kolom-kolom, mencetak dan menampilkan informasi yang terformat, pertukaran informasi dengan orang lain melalui email dan melalui internet. Beberapa flat file bisa dikerjakan pada file-file eksternal, seperti text editor, agar memperluas fungsionalitas dan mengatur informasi yang berhubungan.
MySQL merupakan Database Management System SQL open source yang paling populer, yang dikembangkan, didistribusikan, dan didukung oleh MySQL AB. MySQL AB adalah sebuah perusahaan komersial, yang didirikan oleh para pengembang MySQL. MySQL AB adalah perusahaan open source generasi kedua yang menyatukan nilai-nilai dan metodologi open source dengan suatu model bisnis yang sukses.
1. MySQL adalah relational database management system
2. Software MySQL adalah open source
3. Database server MySQL sangat cepat, reliable, dan mudah digunakan
4. Database server cMySQL bekerja dalam client/server atau embedded system
MySQL mendukung entry-level SQL-92. Entry-level berisi serangkaian keistimewaan-keistimewaan yang mendefinisikan dasar-dasar pemenuhan SQL-92. Oracle menyesuaikan dengan SQL-89, yang mana adalah suatu sub-set dari tipe SQL-92 dengan tambahan tipe-tipe spesifik. Beberapa tipe SQL-92 dipetakan kedalam tipe-tipe oracle. PostgreSQL menggunakan suatu sub-set dari bahasa SQL92-99 yang diperluas dan bahasa SQL 3. Sintak tipe-tipe data SQL-92 dipetakan langsung kedalam tipe asli postgreSQL.
Program-program klien MySQL dapat dipanggil atau dijalankan dari command-line, seperti dari sebuah console prompt Windows, atau dari sebuah UNIX prompt shell. Ketika Anda menjalankan suatu program klien, Anda dapat menentukan opsi-opsi untuk mengontrol tindak tanduk dari program klien. Beberapa opsi menjelaskan kepada program klien tentang bagaimana menghubungi server MySQL. Beberapa opsi lainnya menjelaskan kepada program klien aksi yang manakah yang harus dilakukan.


selengkapnya......

Cara Desain Website dan cara mengelolah website



Ocep
. Setelah Anda selesai mendesain dan meng-upload file bukan berarti tugas kita sudah selesai. Apa artinya kita punya website tapi tidak ada orang yang tahu.Supaya website kita dikenal orang ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, yaitu :

1.Daftarkan ke search engine
Search engine banyak digunakan orang untuk mendapatkan alamat suatu situs berdasarkan keyword yang mereka masukkan. Di internet sekarang ini terdapat ratusan bahkan ribuan seach engine mulai dari yang ecek-ecek sampai yang besar, yang dikelola secara profesional. Anda tidak harus mendaftar web Anda ke semua search engine tersebut, tapi daftarkan saja ke beberapa searach engine yang terkenal yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Untuk pendaftarannya terdapat perbedaan antara satu search engine dengan search engine lainnya. Yang pertama, pada saat Anda mendaftar pada suatu search engine Anda harus memasukkan keyword dan deskripsi singkat tentang web site Anda. Contohnya Search Indonesia, Catcha, dll. Yang kedua, pada saat


mendaftar Anda cukup menunjukkan URL website Anda. Setelah itu search engine tersebut akan "menjelajah" ke web Anda dan mencari keyword dan deskripsi yang terletak pada meta tag halaman web Anda. Untuk itu sebelum upload, pastikan bahwa Anda telah menuliskan meta tag tersebut dengan benar. (Jika Anda belum tahu tentang meta tag, lihat pada source code HTML pada halaman utama web site ini, filenya bernama index.shtml)


2.Ikut Banner Exchange
Ini cara lain untuk mengenalkan web kita. Dengan mengikuti pertukaran banner maka Anda diwajibkan untuk menampilkan banner orang lain (yang menjadi anggota) pada situs Anda. Dan sebaliknya banner Anda pun akan ditampilkan pada situs lain. Ukuran banner yang digunakan biasanya 468 x 60 pixel. Untuk membuat banner Anda dapat menggunakan Adobe PhotoShop, dan untuk membuat animasinya Anda dapat menggunakan Ulead Gif Animator. (by watage)

selengkapnya......

Rabu, Mei 06, 2009

Man died after being shot by Jayapura police


gus Ohee, a resident of Harapan village, Jayapura regency, Papua, who was shot by local police during an attempted arrest, died in Sentani hospital on Wednesday morning.

Agus was reportedly shot at around 5 a.m. local time (3 a.m Jakarta time) on Wednesday and was taken to the hospital, where he was pronounced dead at around 6 a.m..

Jayapura Police chief Adj. Sr. Comr. Mathius Fakhiri told Antara news agency said the incident occurred when local police attempted to arrest a local resident Salmon Ohee, who was drunk and was blocking a main road.

Agus, who was trying to stop the police officers, attacked one of the officer with a bayonet blade. An officer later fired a shot at his leg.

Following the incident, local residents are still blocking the road, which is the only access to Sentani Airport, with stones and logs.

Hundreds of passengers missed their flight, after failing to go through the blockade.

At the time of writing, local police are still making persuasion efforts to open the blockade.

selengkapnya......

Selasa, Mei 05, 2009

Bintang Kejora Berkibar Lagi di Papua

Bendera separatis itu dikibarkan di atas pohon. "Baru sore hari diketahui."

VIVAnews - Separatisme masih mengancam Papua. Indikasinya, bendera bintang kejora yang merupakan lambang organisasi Papua Merdeka (OPM) berkibar di Desa Wana Kombi, Kabupaten Yapen Waropen, Serui Papua, Senin 4 Mei 2009.

Kepala Kepolisian Daerah Papua, Inspektur Jenderal Bagus Ekodanto mengatakan bendera separatis itu dikibarkan di atas pohon. "Baru sore hari diketahui setelah warga melapor," kata Kapolda, Selasa 5 Mei 2009.

Ditambahkan dia, belum diketahui kelompok mana yang mengibarkan bendera tersebut. Polisi sedang menyelidiki pelaku pengibaran.

Secara terpisah, Kepala Kepolisian Resor Yapen Waropen, Ajun Komisaris Besar Iwan Setiawan mengatakan polisi telah menyita bendera. Polisi juga sedang memburu para pelaku pengibaran bintang kejora.

"Jarak antara kampung Wana Kombi tempat


Jarak antara kampung Wana Kombi tempat pengibaran bendera dengan markas polres ditempuh dalam waktu 2 jam perjalanan dengan kapal dan 1,5 jam jalur darat," kata dia ketika dihubungi Selasa siang.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Fakfak menjatuhi vonis 1 tahun 6 bulan penjara kepada para tersangka kasus makar dan pengibaran bendera Bintang Kejora di Gedung Papera Jalan Kartini Fakfak, pada 19 Juli 2008.

Para terdakwa yakni Viktor Tuturop, Benediktus Tuturop, Telis Piahar, dan Tomas Nimbitkkendik dijerat dengan pasal makar yakni Pasal 106, Jo Pasal 107, dan Jo Pasal 110 KUHP.

selengkapnya......

Gubernur: Integrasi Papua ke NKRI Sudah Final


WAMENA -Puncak peringatan kembalinya Papua ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dilaksanakan di Monumen Pepera Wamena, Jumat (1/5) dan dihadiri Muspida di lingkungan Pemkab Jayawijaya, veteran, TNI/Polri, Tomas, Todat, Toga, organisasi pemuda dan mahasiswa.
Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH dalam sambutannya yang dibacakan Asisten II Setda Jayawijaya, Gad P Tabuni mengatakan, peringatan hari kembalinya Papua ke pangkuan NKRI mempunyai arti penting khususnya bagi pendidikan politik dan perluasan bagi bangsa Indonesia.
Peringatan tersebut telah terjadi peristiwa sejarah penting bagi rakyat Papua yaitu proses integrasi Papua ke dalam pangkuan NKRI melalui cara dan prosedur yang sah dan demokrasitis serta sudah diterima oleh masyarakat internasional.
Dikatakan, sehubungan dengan peringatan ini adalah sangat penting bahwa perlu melihat kembali segala pembangunan yang telah dilaksanakan sejak integrasi itu. "Dengan segala keterbatasan, kita telah melangkah maju mengukir segala hasil pembangunan hingga sampai era pembangunan yang harus dilaksanakan dalam kerangka UU Otsus,"tandasnya.


Meski Otsus sudah ada, tapi masih banyak masyarakat Papua yang miskin dan tidak dapat menolong dirinya sendiri di atas harta kekayaan mereka sendiri, oleh karena itu, di era kepeminpinannya, ada berbagai konsep besar yang telah digariskan untuk dilaksanakan yaitu dengan Respek yang sudah memasuki tahun ketiga.
Selaku Gubernur, pihaknya mengajak semua komponen masyarakat di Tanah Papua untuk menghilangkan perbedaan persepsi tentang persoalan intergrasi Papua ke dalam NKRI karena keberadaan Papua dalam wadah NKRI sudah final sesuai revolusi PBB No 2504 yang menyatakan Irian Barat (Papua) merupakan bagian integral dari NKRI.
Peringatan Kembali Papua ke NKRI juga diperingatai di merauke dalam bentuk upacara dengan inspektur upacara Wakil Bupati Merauke Drs Waryoto, M.Si.
Dalam sambutannya, Wabup Waryoto lebih banyak menjelaskan sejarah bagaimana Papua bisa bergabung kembali ke pangkuan NKRI. Yang menurutnya, pada tahun1945, beberapa tokoh pergerakan dari Jawa diasingkan oleh Belanda ke Irian Barat dan mereka berhasil melarikan diri ke Australia dan Pemerintah Australia mengembalikan mereka ke Indonesia karena adanya kesepakatan antara Australia dan Belanda sehingga mereka memanfaatkan kesepakatan tersebut untuk membentuk organisasi anti Belanda yang disebut organisasi Bawah Tanah ikut Republik Indonesia anti Nederland.
SUMBER CENDERAWASIHPOS

selengkapnya......

Jumat, Mei 01, 2009

International Lowyers For West Papua (ILWP)


WEST PAPUA (previously named Netherlands New Guinea by the Dutch and Irian Jaya by Indonesia) is the western half of the island of New Guinea, bordering the independent nation of Papua New Guinea. West Papua has been illegally occupied by the Indonesian military since it was handed over, against the will of the indigenous population, by the Netherlands to Indonesia in 1963.

For the past 45 years, successive Indonesian regimes have used extreme violence against the people of West Papua as the only possible way of terrorising them into submitting to rule by Indonesia.

Since 1963, at least 100,000 West Papuans have died at the hands of the Indonesian occupying forces, representing approximately 10% of the population. Countless others have been tortured, raped, intimidated and imprisoned.

As was revealed earlier this year (2008) by the UN Special Rapporteur on Torture, Dr Manfred Nowak, the Indonesian security forces are continuing to commit gross human rights abuses in West Papua to this day. In his report, Dr Nowak found that “torture and other forms of inhuman & degrading treatment or punishment of prisoners is widespread”. (1) He particularly condemned so-called “sweeping operations”, purportedly to counter the West Papuan independence movement, in which Indonesian Special Forces and para-military police kill and torture West Papuan civilians,
destroy crops and burn homes and churches, forcing hundreds of men, women & children to flee into the jungle to save their lives.

In 1970 the indigenous Melanesian populations of West Papua and PNG were equal at one million each. 40 years on there are now 6 million Melanesians in PNG but only a million and a half on the other side of the border in West Papua. During this same period, Indonesia’s trans-migration programme has brought in approximately one million Indonesian migrants to West Papua. It is estimated that within the next few years, indigenous Papuans will become a minority in their own land. (2)

In terms of natural resources (gold, copper, nickel, natural gas, timber etc.), West Papua is one of the richest
territories claimed by Indonesia, but in every measure of poverty and depravation (child mortality, education etc) it is one of the poorest.

Since 2000, the OPM (Free Papua Movement) has been committed to pursuing independence for West Papua through purely peaceful, democratic means. The Indonesian Government has however responded to this commitment with yet more violence against the West Papuans and an ever increasing military, police and intelligence presence.

These are the key steps towards peace with justice for West Papua:

(i) SELF-DETERMINATION: The root cause of the conflict is the denial of the West Papuans’ right to self-determination,
a right which was recognised by the international community throughout the 1950’s and ‘60’s. However, with the
help of General Suharto’s Western allies (in particular the USA, UK & Australia), Indonesia staged a sham referendum in 1969.

Cruelly called the “Act of Free Choice”, the Indonesian military hand-picked 1,026 Papuan elders to ‘represent’ a then population of 800,000, and forced them at gun-point to vote for Indonesia. Suharto and the West knew full well that if they had allowed the Papuans ‘one person-one vote’, as is required under international law, they would have voted overwhelmingly for independence.

In a landmark breakthrough after over 30 years of silence on the matter, the UK Government formally admitted in 2004 that in the 1969 ‘Act of Free Choice’, “1,000 handpicked representatives … were largely coerced into declaring for inclusion in Indonesia”. (3)

West Papuans are therefore calling for a new UN-monitored independence referendum, in the same way as the East Timorese were allowed to vote in a free and fair, one person-one vote referendum in 1999.

(ii) DIALOGUE: The West Papuans are calling on the Indonesian Government to enter into internationally-mediated dialogue, without pre-conditions, with genuinely representative West Papuan leaders. Indonesia has to date refused. Western governments claim the conflict is an “internal matter” and thus currently refuse to offer to mediate dialogue.

(iii) ACCESS: The Indonesian Government severely restricts access to West Papua for foreign journalists and international human rights observers, including Amnesty International.

(iv) DE-MILITARISATION: As a first step towards peace, West Papuans are calling on the Indonesian Government to halt all planned increases of its military (TNI) presence in West Papua and immediately withdraw the TNI, para-military Police (Brimob) and intelligence agents (BIN) to barracks. This would be a hugely important first step to reducing the currently highly charged and tense situation in West Papua. As Ms Hina Jilani, UN Special Representative on Human Rights Defenders, said on 28 January 2008 “A climate of fear undeniably prevails in West Papua”. (4)

Very recently (16 June 2008), the UK Government admitted “We are aware of reports of increased military presence in Papua, particularly along the border shared with Papua New Guinea”. (5)

(v) FREEDOM of EXPRESSION: West Papuans are calling on the Indonesian Government to allow them to exercise their rights to Freedom of Expression, Association & Assembly, particularly in relation to peaceful demonstrations in favour of self-determination & independence for West Papua (including peaceful raisings of the Morning Star flag), and immediately & unconditionally release all West Papuan political prisoners. Indonesia is currently in breach of its obligations under the International Covenant on Civil & Political Rights which it signed in 2006.

By way of example, two West Papuan independence activists, Filep Karma and Yusak Pakage, were sentenced in 2005 to 15 and 10 years imprisonment respectively for peacefully raising the Morning Star flag on 1st December 2004. Amnesty International has recognised them as Prisoners of Conscience and is campaigning for their immediate and unconditional release, together with all other Papuan political prisoners. (6)

(vi) DEMOCRACY: West Papuans are calling on the Indonesian Government to allow any Papuan in favour of self-determination / independence the freedom to pursue these aims via the democratic process. (At present any type of “Free West Papua Party” is illegal under Indonesian law.)

(vii) NATURAL RESOURCES & ENVIRONMENTAL JUSTICE: West Papua is blessed/cursed with abundant natural resources; gold, copper, nickel, natural gas, timber etc. With the help of Western multi-nationals such as BP
& Rio Tinto, Indonesia & the West are making vast profits at the expense of the West Papuan people and their
natural environment.

Many observers believe that Western governments' reluctance to condemn human rights abuses committed by the Indonesian military in West Papua is to avoid damaging their economic interests with Indonesia.

West Papua is almost entirely covered with virgin tropical rainforest, second only in size to the Amazon. It is therefore a key target for logging and clearance for palm oil production, one of the key ingredients for biofuels. This is made possible through widespread corruption involving the Indonesian military. West Papuans who object to natural resource exploitation are counted as “separatists” and “enemies of the state” and are threatened, tortured and killed by the Indonesian security forces. (7)

(viii) ARMS SALES TO INDONESIA: Western countries continue to sell arms to Indonesia despite overwhelming evidence that the Indonesian military uses such weapons to oppress civilian populations, including in West Papua.

For example, in 2005, British-made Tactica armoured personnel carriers fitted with water-cannons were deployed against unarmed West Papuan demonstrators in Jayapura, the capital of West Papua. The Indonesian Police mixed acid with the water, leaving many Papuans permanently blinded. (8)

CONCLUSION: Throughout the 45 year long Indonesian occupation, Western governments have turned a blind eye to Indonesian atrocities and oppression in West Papua to protect their economic and geo-political interests in Indonesia. But as the East Timor & Anti-Apartheid cases so powerfully illustrate, concerted parliamentary, religious and grass roots pressure can eventually persuade Western governments to put their peoples’ core values of justice, freedom, democracy and the rule of international law before narrow national self-interest. This is what the West Papuans so urgently need – now, before it is too late.

Richard Samuelson
Co-director, Free West Papua Campaign, Oxford, UK.
NOTES

(1) Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Manfred Nowak: MISSION TO INDONESIA 7 March 2008

“Mr Nowak found that torture and other forms of inhuman & degrading treatment or punishment of prisoners is widespread and "At some police stations, e.g. in … Polres Wamena [West Papua] …, severe beatings were ongoing as the Special Rapporteur conducted his visit."

The Special Rapportuer also particularly highlighted "the use of excessive force by [Indonesian] security forces"... "in particular in Papua" and called on the Government of Indonesia to "take all steps necessary to stop the use of excessive violence during police and military operations, above all in conflict areas such as Papua …". http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/7session/A.HRC.7.3.Add.7AEV.doc

(2) See: West Papua: Genocide, Demographic Change, the Issue of 'Intent', and the Australia-Indonesia Security Treaty by Dr. Jim Elmslie, University of Sydney, West Papua Project.(2007)

(3) “He [The Rt Revd Richard Harries, Bishop of Oxford] is right to say that [in the 1969 Act of Free Choice] there were 1,000 handpicked representatives and that they were largely coerced into declaring for inclusion in Indonesia” Baroness Symons (Foreign Office Minister) speaking in the House of Lords, 13th December 2004

(4) Report of the Special Representative of the Secretary-General Ms Hina Jilani on the situation of Human Rights Defenders on her visit to Indonesia (5-12 June 2007) 28 January 2008.

(5) Letter from Catherine Seaton, SE Asia & Pacific Group, Foreign & Commonwealth Office, London, to Richard Samuelson, Co-Director, Free West Papua Campaign (UK), 16 June 2008

(6) See Amnesty International UK Action on Filep Karma & Yusak Pakage:
http://www.amnesty.org.uk/actions_details.asp?ActionID=204

(7) See: The Last Frontier - Illegal Logging in Papua Report by the Environmental Investigation Agency & Telepak
http://www.eia-international.org/files/reports93-1.pdf

(8) Indonesia deploys British arms against protesters: The Observer (UK) 27 November 2005 http://www.guardian.co.uk/world/2005/nov/27/indonesia.armstrade

selengkapnya......

Danyon 751/BS Dicopot


SENTANI(PAPOS) -Tindakan prajurit kompi E Batalyon Infantri Yonif 751/BS, yang mengamuk di markas mereka di kawasan Jalan Raya Kemiri Sentani, Rabu (29/4) lalu, mendapat perhatian serius dari markas TNI AD di Jakarta. Tak tanggung-tanggung Kepala Staf TNI-AD Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo, tiba di Jayapura, Kamis (30/4) kemarin.

Dari kunjungan mendadak itu, Jenderal berbintang empat itu langsung mencopot tiga jabatan penting di markas militer tersebut. Mereka adalah, Letkol Inf Lambok Sihotang (Danyon), Kolonel Inf Raimon Fower Simanjuntak (Wandayon) dan Lettu Inf Marudud Simbolong (Pasi Intel), dari jabatannya.

Agustadi dalam kunjuganya kerjanya mengatakan, pihaknya telah mengambil langkah pemeriksaan atas kasus ini baik unsur pimpinan maupun anggota, selain konsolidasi internal, memperbaiki kerusakan, dan menjawab tuntutan prajurit disesuiakan dengan kemampuan. Sementara menurut Kasad, keluhan lain seperti Koporlap yang sedang dalam perjalanan dilaut, penyediaan perumahan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan anggaran. “Kami akan melengkapi semua kebutuhan prajurit, tetapi akan sesuaikan dengan dana yang ada,” ujarnya.

Untuk sementara, tegas Kasad, hingga kini belum ada tersangka dalam kasus tersebut. Dihadapan wartawan dari berbagai media baik cetak maupun elektronik, Kasad yang didampingi Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI A.Y Nasution menegaskan dalam kasus tersebut tidak ada korban seperti yang diberitakan sejumlah media.

"Saya mohon wartawan jangan menambah-nambahin berita yang tidak benar termasuk dengan pemberitaan yang menyebutkan anggota membongkar gudang senjata," tegas Kasad seraya mengaku pemberitaan yang ditambah itu membuat masyarakat bertambah resah.

Kasad yang tiba di Jayapura dengan menggunakan pesawat komersial (GIA) itu mengaku, sebelumnya di ruang VIP Bandara Sentani telah mendapat penjelasan dari Pangdam XVII/Trikora Mayjen TNI A.Y Nasution. Jenderal Agustadi tiba di Jayapura sekitar pukul 09.30 WIT dan disambut oleh AY Nasution dan Wakapolda Papua Brigjen Pol Riadi Koni. Namun, pertemuan Pangdam dengan Kasad itu berlangsung tertutup.

Berbagai masukan yang disampaikan prajurit itu, aku Kasad, tidak dapat langsung terpenuhi karena keterbatasan dana yang diterima, namun diupayakan secara bertahap. Sementara itu, tentang keinginan ditingkatkannya pendapatan prajurit, dengan tegas Kasad mengatakan itu tergantung kebijakan pemerintah.

“Khusus untuk prajurit yang bertugas di Papua, pemerintah sudah menambah dengan memberi tunjangan kemahalan,” tegas Kasad seraya menambahkan bahwa dirinya juga pernah menikmati saat bertugas di Papua sebagai Kasdam XVII Trikora saat itu.

Sekedar diketahui, setelah melakukan tatap muka dengan prajurit Yonif 751/BS, Kasad langsung terbang mengunakan helly copter dari Sentani menuju Kompi E yang bertugas di Kerom untuk melihat secara langsung prajurit dilapangan.

PANGLIMA MINTA MAAF
Sementara di Jakarta, panglima TNI Jendral Djoko Santoso meminta maaf kepada masyarakat dan media massa yang terganggu akibat insiden di markas Bataliyon Infanteri (Yonif) 751/Berdiri Sendiri, Sentani Senin (29/4) lalu. "Kondisi disana sudah terkendali. Saya menyesalkan kejadian itu dan meminta maaf kepada masyarakat di Sentani yang terganggu kenyamanannya dan rekan-rekan media massa yang terusik keamanannya," kata Panglima usai menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Kamis (30/4) kemarin.

selengkapnya......
Template by : YOSEP GOBAI komunitas-paniai.blogspot.com